Sidang Gus Yaqut, Ahli UMJ Patahkan Argumentasi Jaksa KPK soal Perbedaan Kuota Haji Awal dan Tambahan
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Profesor Ibnu Sina Chandranegara, mematahkan argumen Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyakini tidak ada perbedaan antara kuota haji awal dan kuota haji tambahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Momen saling sanggah tersebut terjadi saat Prof Ibnu Sina menjawab pertanyaan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Perdebatan bermula ketika jaksa meminta Prof Ibnu Sina menjelaskan argumentasi yang mendasari Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membedakan kuota haji awal dengan kuota haji tambahan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof Ibnu Sina menjelaskan bahwa kedua pasal itu mengatur mekanisme yang berbeda dalam penetapan kuota haji. Menurut dia, Pasal 8 mengatur kuota haji dasar yang ditetapkan terlebih dahulu. Sementara itu, Pasal 9 mengatur mekanisme pengisian kuota haji tambahan yang muncul setelah penetapan kuota awal.
"Kalau ditanya apakah itu bukan kuota Indonesia? Tetap itu kuota Indonesia. Tapi kalau ditanya apakah prosedurnya itu sama? Jelas berbeda. Apakah substansinya sama? Jelas berbeda," kata Ibnu Sina membungkam jaksa.
Prof Ibnu Sina menerangkan, perbedaan tersebut juga terlihat dari waktu penetapan dan pihak yang memiliki kewenangan dalam prosesnya. Ketentuan mengenai kuota awal telah ditetapkan lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2). Adapun pengaturan kuota tambahan muncul kemudian melalui mekanisme berbeda.
"Karena keadaan untuk menciptakan Pasal 9 tidak ada pada menteri, ada pada pemberi kuota awal dan kuota haji yang Nomor 8 Ayat (2) ini sudah ditetapkan dulu," ujarnya.
Jaksa kemudian kembali meminta penegasan apakah kuota haji tambahan tetap menjadi bagian dari kuota haji Indonesia. Ibnu Sina membenarkan bahwa kuota tambahan tersebut tetap masuk dalam kuota haji Indonesia. Namun, dia kembali menekankan bahwa produk hukum dan prosedur penetapannya tidak sama dengan kuota awal.
"Dia tergabung dalam kuota haji Indonesia, tapi dia bukan produk dan prosedur yang sama," tegasnya.
Mendengar jawaban tersebut, ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani meminta jaksa tidak terus mengulang pertanyaan yang sama karena ahli telah memberikan penjelasan secara tegas.
"Saya rasa sudah jelas ya, itu enggak usah bolak-balik, pokoknya apa pun jawabannya dia membedakan, itu produknya berbeda," kata pimpinan sidang.
Mendengar instruksi dari majelis hakim, jaksa langsung terdiam lalu melanjutkan pertanyaan yang lain.
Kemudian, pada sesi berikutnya, jaksa menggali penjelasan Ibnu Sina mengenai kewenangan atribusi dalam perspektif hukum administrasi negara. Jaksa menyinggung keterangan ahli sebelumnya mengenai kewenangan menteri dalam menetapkan kuota haji khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Jaksa kemudian meminta ahli menjelaskan kondisi yang dapat membuat pelaksanaan kewenangan atribusi dinilai melawan hukum.
Menjawab pertanyaan tersebut, Prof Ibnu Sina menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan atribusi dapat dinilai melanggar hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penyalahgunaan kewenangan juga dapat terjadi apabila pejabat tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas dan tujuan yang telah ditentukan.
"Kalau ditanya kapan kewenangan atribusi itu melawan hukum, ketika syarat-syarat yang ditentukan tadi itu dianggap melanggar, menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Tapi kalau menggunakan melawan hukum atau norma tertulis adalah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelas Prof Ibnu Sina.
Dia merinci sejumlah indikator untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan atribusi telah menyimpang. Menurut Ibnu Sina, pelaksanaan kewenangan atribusi dapat dinilai keliru apabila bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Selain itu, terdapat pula larangan berupa penyalahgunaan kewenangan, pencampuradukan kewenangan, serta tindakan sewenang-wenang atau tanpa dasar kewenangan.
"Jadi kesimpulannya, kalau berdasarkan instrumen tadi, ada lima alat ukur, pak," katanya.
Untuk diketahui, sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Selain Prof Ibnu Sina sebagai ahli hukum administrasi negara, pihak Gus Yaqut juga menghadirkan Prof Eva Achjani Zulfa
sebagai ahli hukum pidana dan Dr Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Perkara ini berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.

















