Bukan Langsung Pidana, Pakar UI Sebut KMA Kuota Haji Tambahan Mestinya Diuji di PTUN Dahulu
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Eva Achjani Zulfa, menilai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan kebijakan pejabat negara semestinya terlebih dahulu diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Prof Eva, pengujian tersebut diperlukan untuk memastikan apakah suatu kebijakan atau keputusan pejabat negara bertentangan dengan hukum administrasi negara sebelum dikaitkan dengan tindak pidana.
Hal itu disampaikan Prof Eva saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dalam persidangan, kuasa hukum Gus Yaqut mempertanyakan apakah penerbitan keputusan pejabat negara yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dapat langsung dinilai dalam proses peradilan pidana.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Kebijakan tersebut dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Padahal, KMA tersebut belum diuji di PTUN dan belum ada unsur yang merugikan negara.
Menanggapi pertanyaan itu, Prof Eva menjelaskan bahwa persoalan penyalahgunaan wewenang, tindakan tanpa wewenang, maupun tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pejabat negara merupakan ranah hukum administrasi negara. Dengan demikian, menurut dia, PTUN memiliki kewenangan untuk menguji persoalan tersebut.
"Sesungguhnya yang punya kewenangan itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, ya karena memang kewenangannya di sana, bukan hukum pidana," kata Eva di persidangan.
Pengajar yang sudah mengabdi di UI sejak 1998 ini mengingatkan bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Karena itu, setiap unsur tindak pidana harus dipastikan terpenuhi sebelum seseorang dijerat dengan hukum pidana.
"Kalaupun misalnya ada bagian dari unsur itu yang memerlukan verifikasi dari ranah pengadilan yang lain, kita punya lembaga yang namanya kalau sekarang sengketa hukum, kalau dulu namanya prejudicieel geschil," ujarnya.
Lebih jauh, Prof Eva menjelaskan, apabila terdapat persoalan hukum administrasi yang harus dipastikan terlebih dahulu, proses penyidikan dapat ditunda sementara untuk menunggu kepastian dari pengadilan yang berwenang. Hal itu penting untuk memastikan bahwa tindakan pejabat negara memang merupakan perbuatan melawan hukum sebelum ditarik ke dalam ranah pidana.
"Karena kita memerlukan satu kepastian bahwa hukum administrasi pun mengatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu baru kemudian kita tarik ke dalam konteks hukum pidana," tutur Eva.
Untuk memperkuat argumentasinya, Prof Eva menceritakan pengalamannya dalam memberikan pandangan hukum terkait perkara dugaan korupsi pelelangan kayu hasil illegal logging di Sumatera Selatan. Dalam perkara tersebut, petugas yang melelang kayu diduga merugikan keuangan negara karena harga jual kayu dianggap tidak sesuai ketentuan.
Namun, persoalan muncul karena terdapat beberapa keputusan administratif yang mengatur harga dasar penjualan kayu. Prof Eva menyebut, terdapat keputusan gubernur, keputusan menteri keuangan, dan keputusan menteri kehutanan yang masing-masing mengatur ketentuan harga dasar tersebut.
Perbedaan aturan itu menimbulkan persoalan mengenai keputusan mana yang sebenarnya memiliki kewenangan dan harus dijadikan dasar dalam pelelangan. Jika keputusan yang digunakan petugas ternyata merupakan ketentuan yang sah, menurut Eva, unsur tindak pidana korupsi belum tentu terpenuhi.
Sebaliknya, apabila keputusan yang menjadi dasar tindakan tersebut ternyata tidak memiliki kewenangan, persoalannya perlu diperiksa lebih lanjut.
"Oleh karena itu, memang waktu itu saran saya adalah penyidikan dihentikan sementara waktu, limpahkan kasus ini ke PTUN," kata Eva.
Prof Eva mengakui proses pengujian di PTUN membutuhkan waktu cukup panjang. Dalam contoh kasus yang disampaikannya, proses hingga putusan tingkat kasasi bahkan memerlukan waktu sekitar dua tahun. Namun, Eva menilai proses tersebut tetap diperlukan untuk memastikan produk hukum administrasi mana yang sah dan dapat dijadikan rujukan.
"Karena itu menjadi ranah dari PTUN, maka di sini saya katakan prejudicieel geschil bukan hanya mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 1956, tetapi juga bisa kita terjemahkan ketika hadir dalam sengketa-sengketa seperti ini," jelasnya.
Kuasa hukum Gus Yaqut kemudian kembali mendalami keterangan Eva mengenai perbedaan penafsiran terhadap kewenangan seorang pejabat negara. Kuasa hukum mencontohkan kondisi ketika seorang pejabat merasa memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan pasal tertentu, sementara pihak lain menilai pejabat tersebut tidak berwenang berdasarkan ketentuan berbeda.
Menanggapi hal itu, Prof Eva kembali menegaskan bahwa penentuan mengenai ada atau tidaknya kewenangan pejabat negara merupakan ranah PTUN.
"Artinya konteks bahwa berwenang atau tidak berwenang dalam konteks pejabat negara yang tunduk pada hukum administrasi, itu menjadi kewenangan dari PTUN untuk menentukan itu," ujarnya.
Eva menilai persoalan tersebut sebaiknya terlebih dahulu diverifikasi melalui PTUN agar terdapat kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar bagi hakim pidana.
"Saya kira akan lebih baik kalau dalam persoalan-persoalan yang dimaksud seperti itu, harus diverifikasi dulu di PTUN, supaya putusannya menjadi jelas dan itu menjadi rujukan bagi hakim pidana untuk bisa memutuskan apakah unsur melawan hukum itu menjadi terpenuhi apa tidak," ungkapnya.
Ketika ditanya apakah pandangannya tersebut berkaitan dengan Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Eva mengatakan tidak terlalu mengingat secara terperinci ketentuan pasal tersebut. Dia menegaskan, penjelasannya lebih merujuk pada konsep yang terdapat dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebagai informasi, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Selain Eva Achjani Zulfa sebagai ahli hukum pidana, tim kuasa hukum Gus Yaqut juga menghadirkan Prof Ibnu Sina Chandranegara sebagai ahli hukum administrasi negara dan Dr Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Melalui keputusan tersebut, kuota haji tambahan dibagi dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.

















