DPR Tanggapi Kabar Pengangkatan Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budi sebagai Dirjen Pajak-Bea dan Cukai

Misbakhun menegaskan bahwa urusan mutasi jabatan di lingkungan Kemenkeu sepenuhnya berada dalam wewenang pemerintah. Ia menilai pemerintah tidak berkewajiban melaporkan perubahan pejabat tersebut kepada DPR.

“Itu sepenuhnya ranah pemerintah. Tidak wajib disampaikan ke kami, karena bukan menjadi kewenangan DPR,” ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Selasa (20/5/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa rotasi pejabat merupakan bagian dari kebutuhan internal pemerintah, sehingga DPR tidak akan menilai urgensi dari perombakan tersebut. 

“Yang menilai kebutuhannya adalah pemerintah, bukan DPR. Fungsi DPR adalah pengawasan politik, bukan evaluasi birokrasi,” tambah politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya beredar kabar bahwa akan terjadi pergantian pada dua posisi strategis di Kementerian Keuangan yang mengelola pendapatan negara. Bimo Wijayanto dikabarkan akan ditunjuk sebagai Dirjen Pajak, sementara Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama akan menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai.