Jokowi Resmi Bubarkan KASN, Tugas dan Fungsinya Dilimpahkan ke Kemenpan RB

2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sinkronisasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap:
a. Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara
b. Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan system merit.

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 juga disisipkan satu pasal, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, pendanaan, pegawai, barang milik/kekayaan negara, dan dokumen pada Sekretariat KSAN dialihkan ke Kemenpan RB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

3. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama tiga bulan sejak
Peraturan Presiden ini diundangkan.

4. Kemenpan RB menindaklanjuti pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kementerian/lembaga terkait paling lama tiga bulan sejak pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai.

Pada Pasal 39A disebutkan, saat Perpres ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 118 Tahun 2Ol4 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 242), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres ini.

Adapun pada Pasal 40A berbunyi: Pada saat Perpres ini mulai berlaku, maka Perpres Nomor 118 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diketahui, KASN dihapus setelah DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disahkan pada 3 Oktober 2023. Namun, KASN masih tetap melaksanakan fungsinya hingga ditetapkannya peraturan pemerinah UU tersebut.

Penghapusan KASN ini merupakan usul dari kepala daerah yang bergulir sejak 2017. Alasannya, keberadaan KASN dianggap kurang efektif. Mengutip laman resmnya KASN, komisi ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disetujui pada rapat paripurna DPR RI pada 19 Desember 2013.

UU  ini merupakan inisiatif Komisi II DPR RI. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ASN yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

KASN beranggotakan tujuh orang komisioner, dua di antaranya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. KASN berwenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Pengawasan dimulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

Sesuai Pasal 31 UU Nomor 5 Tahun 2014, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Adapun fungsi KASN  mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.