Tukin Diusulkan Rp100 Juta, ASN yang Pindah ke IKN Diprioritaskan Masih Lajang

Menurut Ariza, kebijakan ini mempertimbangkan hunian dan perkantoran yang tersedia di IKN. Sebab, hunian belum sepenuhnya rampung.  

Selain itu, ASN yang ditugaskan di IKN harus memiliki kriteria khusus,  seperti menguasi literasi digital dan dapat menerapkan kerja kolaboratif dan adaftif.

Pasalnya, konsep kerja di IKN berbasis digital dan mengunakan sharing office antarkementerian dan lembaga. "Jadi ke depan, kalau ASN tidak berkinerja, ya mohon maaf, dia akan ditinggalkan,” ungkapnya.

Arizal menyebut secara total hingga akhir Desember 2024, terdapat sebanyak 3.246 ASN yang akan dipindah ke IKN secara bertahap. Jumlah itu berkurang dari ketetapan sebelumnya yang berkisar 11.911 ASN dari 36 Kementerian/Lembaga (K/L).

"Jumlah itu belum termasuk dengan keluarganya. Kemenpan sudah membuat perencanaan pemindahan secara bertahap hingga 2034," kata Arizal.

Terkait insentif, Arizal sebelumnya mengungkapkan bahwa Kemenpan RB telah mengusulkan tunjangan kinerja (tukin) atau insentif khusus sebesar Rp100 juta bagi ASN yan mau pindah ke IKN. Besaran tunjangan ini sudah diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemenpan RB menilai ASN perlu biaya besar jika harus pindah ke IKN. Untuk itu, insentif tersebut termasuk untuk membiayai pendidikan anak dan menikmati fasilitas kelas internasional.

"Tunjangan dalam proses. Insya Allah, kita berdoa bersama bagi ASN yang dipindah akan dapat insentif itu. Karena Pak Presiden (Joko Widodo) neggak kurang ngomong, pemindahan ASN ke IKN itu alot. Alot itu susah kalau tidak ada insentif," tutup Arizal.