Eks Ketua KPU soal Putusan DKPP: Berlebihan dan Potensi Dipolitisasi

Juri mengatakan bahwa keputusan KPU yang tidak mengubah PKPU pencalonan dan melaksanakan perintah MK tidak serta merta bisa disalahkan karena 2 alasan. Pertama, putusan MK sudah serta merta membatalkan ketentuan UU yang dibatalkan MK dan peraturan turunan lainnya, yaitu Peraturan KPU. UU saja sudah otomatis tidak berlaku, apalagi hanya peraturan KPU.

“Kedua, apabila KPU tidak melaksanakan putusan MK dalam arti menerima pendaftaran cawapres sebelum mengubah PKPU, justru bisa dipersoalkan karena mengubah PKPU harus melalui rapat konsultasi dengan DPR dan itu membutuhkan waktu. Jika menunggu perubahan PKPU, maka KPU akan dipandang tidak melaksanakan putusan MK dan akan dihukum lebih berat karena bisa menghilangkan hak politik orang, sebagai calon presiden atau wapres. Ini lebih serius lagi," tutur Juri.

Diharapkan oleh Juri bahwa semua pihak bisa menjaga kondusivitas Pemilu yang akan berlangsung beberapa hari lagi. “Mari kita semua bersikap sensitif karena pemilihan tidak sampai 10 hari. Semua hal terkait akan rentan politisasi. Ini saatnya rakyat menentukan pilihan, dan kita benar-benar kembalikan kedaulatan kepada rakyat," ucap Juri.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota KPU RI dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. DKPP memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir.

DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan serta memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.