Kejagung Tetapkan 6 Orang Tersangka, Begini Duduk Perkara Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Berdasarkan keterangan resmi Kejagung yang dirilis Selasa (25/2/2025), kasus ini berawal dari dugaan manipulasi pembelian bahan bakar oleh PT Pertamina Patra Niaga. Perusahaan tersebut diduga membeli Pertalite (Ron 90) dengan harga Pertamax (Ron 92) dan kemudian mencampurnya (blending) di Storage/Depo untuk meningkatkan kualitasnya menjadi Pertamax.

"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan transaksi pembelian bahan bakar berstandar Ron 92, padahal yang dibeli hanya Ron 90 atau lebih rendah. Setelah itu, bahan bakar tersebut dicampur untuk mencapai Ron 92, yang sebenarnya tidak diperbolehkan," demikian pernyataan resmi Kejagung.

Lebih lanjut, penyelidikan menemukan bahwa Riva Siahaan, bersama SDS dan AP, diduga terlibat dalam praktik memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang dengan cara melawan hukum. Selain itu, MKAR dan GRJ berkomunikasi dengan AP untuk menetapkan harga yang lebih tinggi (spot), meskipun syarat administrasi belum terpenuhi, dengan restu dari SDS untuk impor produk kilang.

Selain itu, Kejagung juga menemukan indikasi manipulasi dalam kontrak pengiriman minyak mentah yang dilakukan oleh Yoki Firnandi. Dalam praktik ini, negara harus membayar fee tambahan sebesar 13 hingga 15 persen secara ilegal, yang kemudian menguntungkan tersangka MKAR.

Akibat aktivitas impor ilegal minyak mentah dan produk kilang ini, harga dasar yang digunakan dalam perhitungan Harga Indeks Pasar (HIP) BBM mengalami kenaikan signifikan. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah subsidi dan kompensasi BBM yang dibebankan pada APBN setiap tahunnya.

Dari rangkaian perbuatan melawan hukum ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 193,7 triliun. Saat ini, penyidikan masih berlangsung. Kejagung telah memeriksa sebanyak 96 saksi dan menyita 969 dokumen yang berkaitan dengan kasus ini.