Meski Konflik dengan Jokowi, PDIP Tetap Komitmen Dukung Penyelesaian IKN

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, pada Agustus 2024 proyek infrastruktur yang dipastikan bakal rampung salah satunya adalah Istana Presiden. Saat ini pembangunan Istana Presiden sudah mencapai 63,03%.

Kemudian progres pembangunan Kantor Presiden sebesar 80,95%, Kantor Sekretariat Presiden 75,61%, dan Gedung Sekretariat negara sebesar 55,9%.

Terkait sengketa tanah yang disorot PDIP, memang masih menjadi persoalan yang cukup rumit. Sebanyak 2.086 hektare lahan untuk pembangunan IKN, masih bermasalah. Ribuan lahan yang masih bermasalah itu dilaporkan AHY kepada Jokowi pada dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2024) lalu.

Presiden Jokowi pun memminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) segera membereskan masalah ini.

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan dalam pembangunan IKN," kata AHY.

Presiden Jokowi pun mewanti-wanti untuk berhati-hati dalam pembebasan lahan di IKN. Upaya persuasif dan jual untung, harus dikedepankan. “Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatan yang humanis, sehingga Insya Allah tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” lanjut AHY.

Namun, di tengah kendala tersebut, AHY memastikan bahwa pembangunan IKN terus berjalan maju. Kementerian ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh kepada Otorita IKN untuk mengurus penyiapan lahan dan tata ruangnya. Pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN yang termasuk Proyek Strategis Nasional, akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN).