Hak Keuangan Setingkat Menteri, Ini Tugas dan Kewenangan Penasihat Khusus Presiden

“Dalam pelaksanaan tugasnya, Penasihat Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Laporan pelaksanaan tugas Penasihat Khusus Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet,” bunyi pasal 2 poin 2 dan 3 Perpres tersebut. 

Selain itu, pada Pasal 6 Perpres 137 2024 menjelaskan bahwa hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.

Untuk diketahui, dalam pemerintahan Presiden Prabowo, ada tujuh orang yang telah dilantik menjadi penasihat khusus presiden sesuai masing-masing bidangnya. 

Berikut ini daftar penasihat khusus presiden Prabowo:

1. Penasihat Khusus Presiden bidang Haji: Muhadjir Effendy
2. Penasihat Khusus Presiden bidang Energi: Purnomo Yusgiantoro
3. Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
4. Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan: Dudung Abdurachman
5. Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan: Letjen TNI (Purn) dr Terawan Agus Putranto
6. Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan: Luhut Binsar Pandjaitan
7. Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan: Jenderal TNI (Purn) Wiranto.