Hak Keuangan Setingkat Menteri, Ini Tugas dan Kewenangan Penasihat Khusus Presiden
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Prabowo Subianto melantik 7 tokoh menjadi Penasihat Khusus Presiden di Istana Negara pada Selasa (23/10/2024). Pengangkatan tujuh penasihat khusus ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 137 tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden dan Staf Khusus Presiden.
Apa saja tugasnya?
Dilihat dari dokumen Perpres tersebut, Rabu (24/10/2024), penasihat khusus presiden dibentuk untuk memperlancar tugas presiden (pasal 1). Adapun tugas Penasihat Khusus Presiden yaitu untuk melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya (pasal 2, poin 1).
“Dalam pelaksanaan tugasnya, Penasihat Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Laporan pelaksanaan tugas Penasihat Khusus Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet,” bunyi pasal 2 poin 2 dan 3 Perpres tersebut.
Selain itu, pada Pasal 6 Perpres 137 2024 menjelaskan bahwa hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.
Untuk diketahui, dalam pemerintahan Presiden Prabowo, ada tujuh orang yang telah dilantik menjadi penasihat khusus presiden sesuai masing-masing bidangnya.
















