Sidang Dimulai 27 Maret, Begini Teknis Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Sengketa Pemilu 2024 di MK

"Tanggal 27 itu akan mendengarkan permohonan dari paslon nomor satu dari pagi sampai siang. Kemudian, siang setelah istirahat sampai sore akan mendengarkan permohonan yang kedua (paslon nomor tiga)," ujar Saldi di Gedung MK, Senin (25/3/2024) dikutip dari Antara.

Saldi menjelaskan, MK sudah menggelar diskusi antar-hakim, mengingat penanganan perkara PHPU Pilpres memiliki masa kerja 14 hari. Karena itu, diatur juga teknis agar proses penanganan tidak lewat dari batas tersebut.

"Kita tentukan, misalnya, jika ada yang mau mengajukan ahli, itu harus diterangkan ahli A mau bicara apa. Kalau mau mengajukan saksi, saksi A itu mau bicara apa agar jelas dan antar-saksi tidak berhimpitan satu sama lain," bebernya.

Kata dia, dalam rapat juga dibicarakan mengenai kesiapan staf MK untuk mendukung proses persidangan. Terutama kesiapan panitera pengganti dan analis perkara. Teknis-teknis yang telah ditentukan juga sudah disampaikan kepada para pemohon.

Menurut Saldi, penanganan perkara PHPU Pilpres wajib diselesaikan dalam 14 hari karena sudah tercatat dalam aturan. "Secara hukum harus diselesaikan 14 hari kerja. Ini bukan soal yakin atau tidak, tapi harus maksimal 14 hari kerja," tegasnya.

Tahapan pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dan penerbitan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) PHPU Pilpres digelar pada Senin ini. Lalu, tahapan pengajuan permohonan sebagai pihak terkait digelar pada Senin hingga Selasa (26/3).

Kemudian, tahapan pemeriksaan pendahuluan digelar pada Rabu (27/3) dan tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis (28/3).

Selanjutnya, tahapan pemeriksaan persidangan digelar pada 1-18 April 2024. Adapun putusan atau ketetapan, akan dibacakan MK pada 22 April 2024.