Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Satelit di Kemhan, 1 Jenderal Purnawirawan TNI

“Tersangka pertama adalah Laksamana Muda TNI (Purn) L yang menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, dalam keterangan persnya, Rabu (7/5/2025).

Dua tersangka lainnya yaitu Anthony Thomas Van Der Hayden (ATVDH) yang berperan sebagai perantara, dan GK selaku CEO dari Navayo International AG.

Harli menjelaskan, kasus ini berawal ketika tersangka L, dalam kapasitasnya sebagai PPK Kemhan, menandatangani kontrak dengan GK pada 1 Juli 2016. Kontrak tersebut berjudul Agreement For The Provision Of User Terminal And Related Service And Equipment, dengan nilai awal sebesar USD34.194.300 yang kemudian direvisi menjadi USD29.900.000.

“Penunjukan Navayo International AG sebagai mitra proyek dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa yang semestinya. Bahkan, penunjukan itu berdasarkan rekomendasi dari ATVDH,” jelas Harli.

Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan melalui pengiriman peralatan ke Kemhan. Namun, empat surat Certificate of Performance (CoP) yang menjadi dasar tagihan pembayaran disiapkan oleh ATVDH tanpa pemeriksaan terhadap barang-barang yang dikirim.

Navayo kemudian mengajukan empat invoice kepada Kemhan. Namun, hingga tahun 2019 tidak tersedia anggaran untuk proyek pengadaan satelit tersebut.

Penyidikan lebih lanjut oleh ahli satelit Indonesia menemukan bahwa pekerjaan Navayo tidak mampu membangun sistem User Terminal sebagaimana kontrak. Sebanyak 550 unit handphone yang diperiksa tidak memiliki chip pengaman (secure chip) sebagai inti sistem, dan peralatan itu tidak pernah diuji terhadap Satelit Artemis di slot orbit 123 BT. “Barang-barang yang dikirim oleh Navayo International AG bahkan tidak pernah dibuka dan diperiksa,” kata Harli.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan **Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 KUHP, serta pasal subsidi terkait penyalahgunaan wewenang.