Ketua KPK: Pejabat BUMN Korupsi dan Rugikan Negara Tetap Dipidana

Pada Pasal 3Y maupun Pasal 9F UU BUMN juga mengatur menteri, organ, anggota direksi, hingga pegawai BUMN, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Selain itu, si pejabat BUMN telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan berhati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi.

UU BUMN terbaru Pasal 9G juga menyatakan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN, bukan merupakan penyelenggara negara. Menurut Setyo, ketentuan Pasal 9G tersebut bertentangan dengan ruang lingkup penyelenggara negara yang diatur Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.

Pasal tersebut berbunyi: "Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sementara Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 mengatur penyelenggara negara meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud pejabat lain yang memiliki fungsi strategis meliputi direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Maka itu, lanjut Setyo, KPK berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 1999 karena merupakan hukum administrasi khusus yang bertujuan mengurangi KKN. "KPK berkesimpulan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas BUMN tetap merupakan penyelenggara negara sesuai UUNomor 28 Tahun 1999," tegasnya.