Ketua KPK: Pejabat BUMN Korupsi dan Rugikan Negara Tetap Dipidana
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pejabat BUMN tetap merupakan penyelenggara negara dan wajib menyerahkan LHKPN maupun penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kerugian BUMN juga tetap dianggap sebagai kerugian negara.
Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 serta Nomor 62/PUU-XI/2013, dan dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 59/PUU-XVI/2018 serta Nomor 26/PUU-XIX/2021, menjadi acuan bagi KPK, dan telah menjadi akhir dari polemik kekayaan negara yang dipisahkan.
“Telah diputuskan oleh Majelis Hakim MK bahwa konstitusionalitas keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam hal ini BUMN yang merupakan derivasi penguasaan negara. Dengan demikian, segala pengaturan di bawah Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi MK," ujar Setyo dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).
Oleh karena itu, kata dia, KPK menyimpulkan kerugian BUMN tetap dianggap sebagai kerugian keuangan negara, sehingga direksi, komisaris, maupun pengawas BUMN tetap dapat dipidana jika terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga penyimpangan atas prinsip business judgment rule (BJR).
Diketahui, sesuai Pasal 4B UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, dinyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. KPK sempat melakukan kajian terkait kerugian yang dimaksud apakah tetap termasuk kerugian negara atau hanya kerugian BUMN.
Pada Pasal 3Y maupun Pasal 9F UU BUMN juga mengatur menteri, organ, anggota direksi, hingga pegawai BUMN, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
Selain itu, si pejabat BUMN telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan berhati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi.
UU BUMN terbaru Pasal 9G juga menyatakan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN, bukan merupakan penyelenggara negara. Menurut Setyo, ketentuan Pasal 9G tersebut bertentangan dengan ruang lingkup penyelenggara negara yang diatur Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.
Pasal tersebut berbunyi: "Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Sementara Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 mengatur penyelenggara negara meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud pejabat lain yang memiliki fungsi strategis meliputi direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Maka itu, lanjut Setyo, KPK berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 1999 karena merupakan hukum administrasi khusus yang bertujuan mengurangi KKN. "KPK berkesimpulan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas BUMN tetap merupakan penyelenggara negara sesuai UUNomor 28 Tahun 1999," tegasnya.

















