Gawat! Ribuan Hakim se-Indonesia Akan Cuti Bersama 7-11 Oktober 2024, Ada Apa?

Kemudian, tunjangan kemahalan yang tidak merata, beban kerja dan jumlah hakim yang tidak proporsional, kesehatan mental, harapan hidup hakim menurun, rumah dinas dan fasilitas transportasi yang tidak memadai. Akibatnya, banyak hakim yang tidak mampu membawa keluarga ke tempat kerja akibat biaya yang tinggi.

Gerakan ini juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap hakim perempuan. Fauzan menegaskan bahwa hakim perempuan sering menghadapi beban ganda dan kurang mendapat dukungan, terutama dalam situasi yang memerlukan perhatian lebih.

Dalam aksi "Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia" ini, para hakim mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut Presiden segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, agar gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan tanggung jawab profesi hakim.

2. Mendesak pemerintah untuk menyusun peraturan yang menjamin keamanan hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai pengadilan. Jaminan ini penting untuk memungkinkan hakim menjalankan tugasnya tanpa ancaman.

3. Mendukung Mahkamah Agung RI dan PP IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) untuk berperan aktif dalam mendorong revisi PP 94/2012, serta memastikan suara seluruh hakim di Indonesia didengar.

4. Mengajak seluruh hakim di Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan perbaikan kesejahteraan melalui aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024, sebagai bentuk protes damai terhadap kondisi yang ada.

5. Mendorong PP IKAHI untuk memperjuangkan agar RUU Jabatan Hakim kembali dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera disahkan, sehingga pengaturan kesejahteraan hakim dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.