HKB 2025: BNPB Kembali Ingatkan Ancaman Potensi Gempa Magnitudo 8,0 di NTB

Hal ini, kata, akan diperkuat melalui rancangan undang-undang kebencanaan yang melengkapi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Kelembagaan yang dimaksud adalah BNPB yang memiliki otoritas dari pusat hingga ke daerah dengan berdirinya BNPBD di tiap wilayah,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik peringatan HKB di wilayahnya. Menurut dia, NTB, yang memiliki banyak potensi dan kekayaan, harus memiliki rencana kontinjensi matang dalam menghadapi berbagai skenario bencana.

“NTB harus terus meningkatkan kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap masyarakat. Kami berharap kerja sama dengan BNPB terus diperkuat, bukan hanya untuk NTB tapi juga bagi kawasan timur Indonesia,” katanya.

Peringatan HKB 2025 bertema "Siap untuk Selamat" ini ditandai dengan pembunyian sirine serentak di seluruh Indonesia yang dilakukan secara simbolis oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, dan unsur Muspida NTB.

Kegiatan HKB di NTB juga dimeriahkan dengan simulasi evakuasi di seluruh kabupaten/kota se-NTB, sarasehan bersama penyandang disabilitas, serta pemecahan rekor MURI dalam kategori pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana terbanyak secara serentak di satu provinsi.

400.000 Sekolah Rawan Gempa
Pada momen HKB 2025 ini, sebanyak 7.000 satuan pendidikan melakukan simulasi di lingkungan sekolah sebagai wujud nyata pengarusutamaan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) di Indonesia.

Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Saryadi pada puncak HKB 2025 itu mengatakan, membangun SPAB sangat penting dalam sistem Pendidikan nasional.

Tantangan masih dihadapi oleh satuan pendidikan hingga saat ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, dalam 15 tahun terakhir terdapat 72.000 satuan pendidikan dan lebih dari 12 juta anak sekolah terdampak bencana.

“Dan tercatat lebih dari 2.500 sekolah setiap tahun dilaporkan terdampak bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir,” ujarnya membacakan sambutan Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah.

Lebih lanjut Saryadi mengungkapkan hasil pemetaan pihaknya bersama dengan BNPB, sebagian besar satuan pendidikan berada di zona rawan bencana.

“Lebih dari 400 ribu sekolah berada di daerah rawan gempa bumi, 200 ribu sekolah rawan bencana banjir, 49 ribu sekolah di rawan bencana tanah longsor, 8 ribu sekolah berada di daerah rawan tsunami, 8 ribu di kawasan bencana letusan gunung api, 17 ribu sekolah berada pada rawan banjir bandang dan 50 ribu sekolah berada di rawan bencana asap dan karhutla,” jelas Saryadi.

Selain itu, Saryadi menyampaikan lebih dari 57 persen sekolah memiliki lebih dari dua ancaman bencana. “Lebih dari 25 juta siswa dan 1,5 juta guru berada di sekolah dengan ancaman bencana kategori sedang hingga tinggi,” tambah Saryadi.

Untuk itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengevaluasi dan mengidentifikasi adanya tiga tantangan utama dalam penciptaan resiliensi terhadap bencana.

Pertama, ketahanan struktur bangunan sekolah yang belum merata. Kedua, tata kelola risiko di sekolah masih lemah, baik dari sisi perencanaan, pengawasan hingga koordinasi saat terjadi keadaan darurat. Terakhir kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan warga sekolah masih rendah.