Istana: Jika hingga 27 Agustus Revisi UU Pilkada Tidak Disahkan, Pemerintah Ikut Putusan MK

Hasan Nasbi menegaskan bahwa Rapat Paripurna DPR RI sudah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atas revisi UU Pilkada, yang seyogianya diagendakan Kamis ini.

Menurut Hasan Nasbi, apabila sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 RUU tersebut belum juga disahkan, maka DPR maupun pemerintah akan mengikuti keputusan terakhir, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengenai dinamika situasi nasional saat ini, Hasan memandang proses demokrasi tampak luar biasa. Seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi. Baik Mahkamah Agung maupun MK menjalankan perannya di ranah yudikatif.

Sementara DPR menjalankan perannya di wilayah pembentukan undang-undang, dan media serta masyarakat sipil menjalankan peran sebagai aktor demokrasi. "Di tengah tarik-menarik dan perbedaan pendapat, kita melihat kebesaran kita sebagai sebuah bangsa," ucapnya.

Ia berharap tidak ada disinformasi atau fitnah yang bisa memicu kericuhan dan kekerasan. Penyampaian aspirasi harus dijaga tetap dalam situasi kondusif agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.