PWNU Sulbar Desak AD/ART PBNU Diubah, Target Loloskan Menag Jadi Ketum?

KEDIRI, (ERAKINI) — Ketua PWNU Sulawesi Barat yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulbar, Adnan Nota, mendesak adanya harmonisasi aturan organisasi (AD/ART) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait jabatan politik kader, dalam forum Konferensi Besar NU Komisi Organisasi di PP Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Adnan menegaskan, persoalan keterlibatan kader NU dalam jabatan politik merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan yang terus berkembang dan perlu dibicarakan secara terbuka dalam tubuh organisasi.

"Mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa ini adalah realitas hari ini. Ini menjadi penyakit yang terus berkembang di tubuh PBNU saat ini. Kita akhiri kasus hari ini," tegasnya dalam Konferensi Besar NU di PP Al-Falah Ploso, Minggu (21/6/2026).

Adnan menegaskan bahwa ia penyampaian pendapat tersebut bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, termasuk wakil presiden, melainkan sebagai bagian dari upaya evaluasi organisasi. 

Menurut dia, aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU yang menyebutkan kader tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.

"Ini persoalan, karena pada akhirnya kita tidak bisa menutup mata pada realitas bahwa ini adalah peluang yang harus diambil," tandasnya.

Adnan mencontohkan kehadiran Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam forum tersebut sebagai bukti bahwa kader NU tetap hadir dan berkontribusi di ruang-ruang politik pemerintahan.