Jenderal Agus Habis Kesabaran, Tak Lagi Tolerir Pelanggaran KDM

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa KDM adalah tindak pidana lalu lintas yang harus ditindak secara serius karena berdampak luas pada keselamatan dan keuangan negara.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Ke depan, Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Selain itu, digitalisasi data kendaraan dan pelibatan publik dalam pelaporan diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan.

“Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia,” pungkas Agus.

Sebagai dasar hukum, penindakan KDM merujuk pada beberapa pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni:

- Pasal 277: Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi, sanksi pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp24 juta.

- Pasal 307: Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp500 ribu.

- Pasal 169 ayat (1): Modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp500 ribu.