Menkeu Purbaya Ungkap 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Impor hingga 50 Persen

Purbaya mengatakan praktik tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai impor atau ekspor yang jauh lebih rendah dari nilai riil. Tujuannya untuk mengurangi kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, pajak impor, hingga pungutan ekspor.

“Beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing separuh dari nilai ekspornya. Ini akan kita kejar ke depan dan mereka tidak bisa main-main lagi,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan praktik under invoicing merupakan bentuk kecurangan serius yang berdampak langsung pada penerimaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

“Kita lihat kapal per kapal. Saya baru dapat 10 perusahaan besar, sekitar 50 persen kira-kira praktiknya. Ke depan, kalau masih dilakukan, kita sikat perusahaannya. Saya tidak peduli,” ujarnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan terus membenahi sistem pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar.

“Kita akan pakai teknologi AI dan berbagai instrumen lain untuk memastikan semua potensi penerimaan negara bisa kita dapatkan dan tidak bocor,” tuturnya.

Kementerian Keuangan berharap penguatan pengawasan dan penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera serta mendorong terciptanya tata kelola perdagangan ekspor-impor yang lebih transparan dan akuntabel.