JAKARTA, (ERAKINI) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seakan tidak pernah sepi dari sorotan. Setelah dicibir karena banyak makanan MBG tidak layak, kini Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi atensi publik usai menerapkan pola baru dalam penyaluran anggaran MBG tersebut.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, skema tersebut dirancang agar perputaran anggaran benar-benar terjadi di daerah dan langsung menyentuh pelaku ekonomi lokal.
“Sebanyak 93 persen dana BGN disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Setiap hari, masing-masing SPPG menerima Rp500 juta,” ujar Dadan dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Dadan menjelaskan, dari total anggaran BGN sebesar Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun atau 93 persen dialirkan langsung ke daerah melalui unit-unit SPPG. Pemerintah, kata Dadan, memangkas jalur birokrasi agar dana tidak singgah terlebih dahulu di kas pemda.
Lebih lanjut, Dadan menyebut hingga saat ini peredaran dana yang sudah berjalan mencapai sekitar Rp36 triliun. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya unit SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah.
"Semakin banyak SPPG di suatu daerah, semakin besar pula likuiditas ekonomi yang berputar di wilayah tersebut," tuturnya.
Dadan mengungkapkan, program MBG telah memberikan dampak langsung terhadap petani dan pelaku usaha lokal. BGN menjamin penyerapan bahan pangan dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Dadan mencontohkan, sejumlah petani hortikultura di daerah mulai merasakan peningkatan permintaan dan harga jual. Kenaikan serapan tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).
“Rata-rata NTP nasional saat ini sudah berada di angka 125, dari sebelumnya sekitar 102,” kata dia.
Dengan NTP 125, lanjut Dadan, petani memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan investasi usaha. BGN menargetkan angka tersebut bisa terdorong hingga 150 seiring ekspansi program.
