DPR Resmi Sahkan UU Minerba, IUP Wajib Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri Sebelum Ekspor

Rapat tersebut juga dihadiri oleh 311 dari 579 Anggota DPR RI, yang mencakup seluruh perwakilan fraksi partai politik di DPR RI. Persetujuan itu pun dilakukan setelah berbagai fraksi menyampaikan persetujuannya terhadap RUU tersebut.

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI yang hadir.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa pembahasan RUU Minerba itu dilaksanakan secara intensif, rinci, dan cermat, dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Menurut dia, pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan tambang, mulai dari usaha kecil menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, diperlukan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif.

"Perkenankan kami menyerahkan RUU Minerba untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini," tuturnya.

Berikut 9 poin perubahan dalam revisi UU Minerba

1. Penyesuaian pasal-pasal dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Pasal 17A, 22A, 31A, dan 169A.
2. Perubahan definisi studi kelayakan dalam Pasal 1 angka 16.
3. Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor.
4. Pengaturan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
5. Ketentuan pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pascatambang dengan melibatkan pemerintah daerah.
6. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk keterlibatan masyarakat lokal dan adat dalam kegiatan pertambangan.
7. Ketentuan baru terkait audit lingkungan dalam Pasal 169A.
8. Penyelesaian tumpang tindih izin usaha pertambangan sebelum berlakunya undang-undang ini.
9. Pemantauan dan peninjauan undang-undang secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (2).