Uya Kuya Tanya Kesiapan BPJS soal PHK Massal di Sritex

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, memastikan bahwa pihaknya memiliki dana yang memadai untuk menghadapi kemungkinan PHK massal di Sritex. Ia menyebutkan ketahanan dana untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) saat ini mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi, kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP, ketahanan dana mencapai Rp 13 triliun," jelas Anggoro.

Anggoro menambahkan bahwa pekerja yang terkena PHK harus terdaftar dalam layanan BPJS Ketenagakerjaan agar berhak menerima manfaat berupa JHT dan JKP.

Menurut Anggoro, BPJS Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabang di Solo. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi proses klaim secara massal apabila PHK terjadi.

"Karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo, maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex untuk memastikan langkah-langkah terkait pekerja. Jika memang terjadi PHK, kita akan memastikan pendampingan proses klaim," ujar Anggoro.

Proses klaim akan dilakukan secara massal untuk mempercepat verifikasi, terutama untuk JHT. Sementara untuk JKP, peserta harus mengisi data melalui portal SIAPkerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Peserta harus mengisi aplikasi di portal SIAPkerja Kemnaker dan Disnaker setempat. Kita akan pastikan mereka mendapat pendampingan agar pengisian data benar," tambah Anggoro.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam proses pendampingan agar hak pekerja dapat segera terpenuhi. "Poinnya adalah ini hak pekerja, jadi kita pastikan prosesnya tidak dilakukan satu per satu. Bersama human capital atau SDM, kita akan mendampingi jika ada informasi PHK dalam jumlah besar," tutup Anggoro.