Menag Nasaruddin Umar memperkenalkan bukunya “Gender Equality Argument: A Quranic Perspective” saat menghadiri AICIS+ 2025, di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025). Foto: Erakini
DEPOK, (ERAKINI) – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendorong pembentukan Baitul Hikmah modern di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bisa berbagi peran sebagai dan kajian Islam.
"Kita memerlukan Baitul Hikmah modern sebagai pusat peradaban ilmu yang kembali menyatukan ilmu agama dan ilmu umum. Tidak mudah membangun konsep ini di Timur Tengah saat ini, apalagi melihat situasi geopolitik seperti di Israel. Butuh ruang dan waktu yang kondusif," ujar Menang saat menghadiri Annual International Conference on Islam, Science and Society (AICIS+) 2025, di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat, Kamis (30/10/2025).
Baitul Hikmah merupakan sebuah pusat pengetahuan luar yang menjadi simbol kemajuan peradaban Islam. Baitul Hikmah yang berada di Kota Baghdad, Irak, bukan sekadar perpustakaan, tapi juga pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Baitul Hikmah berdiri pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dari Dinasti Abbasiyah, dan mencapai puncak kejayaan di masa putranya, Khalifah al-Ma’mun (813-833 M). Pada masa itu, Baghdad menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Islam.
Nasaruddin menilai pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu umum seperti yang terjadi pada masa kejayaan peradaban Islam itu. Nasaruddin melihat Asia Tenggara sebagai kawasan paling tepat untuk pembentukan Baitul Hikmah modern tersebut. Malaysia juga mendukung gagasan ini.
"Kita dapat membangun ekosistem keilmuan kawasan, misalnya Singapura untuk metodologi, Malaysia untuk pendalaman ilmu, Indonesia untuk kajian tafsir dan hadis. Baitul Hikmah baru tidak harus satu gedung, tetapi jaringan ilmu lintas negara Muslim di Asia Tenggara," tukasnya.
Nasaruddin menambahkan, dalam pertemuan dengan akademisi internasional di Vatikan, Roma, akhir pekan lalu, banyak pihak menilai Indonesia berpotensi menjadi pusat peradaban Islam global di masa depan. Alasannya adalah stabilitas ekonomi, stabilitas politik, serta jarak aman dari konflik kawasan Timur Tengah.
Untuk itu, Menag menantang forum AICIS+ 2025 dapat merumuskan langkah-langkah strategis membangun peradaban Islam baru. Ia yakin konferensi ini dapat berkontribusi besar bagi masa depan umat Islam.
"Silakan menggunakan forum ini untuk merumuskan bagaimana mempersiapkan civilisasi baru, untuk mempersiapkan civilisasi Islam di masa depan. Saya percaya, konferensi ini juga dapat menyelesaikan dan mempersiapkan masa depan bagi umat Muslim," tukasnya.
AICIS+ 2025 merupakan forum akademik berskala internasional yang mempertemukan para pemikir lintas disiplin untuk membahas masa depan Islam dan peradaban global di tengah disrupsi teknologi dan krisis ekologi.
Tahun ini, AICIS+ 2025 mengusung konsep AICIS Plus yang menyoroti berbagai isu global dan nasional, termasuk kontribusi nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan kemanusiaan, kebangsaan, hingga krisis iklim. Sebanyak 31 negara turut berpartisipasi dalam konferensi ini.
Penguatan Kemandirian Ekonomi Umat
Dalam kesempatan itu, Menag juga kembali menyinggung penguatan kemandirian ekonomi umat melalui optimalisasi dana sosial keagamaan. Di forum akademik berskala internasional ini, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu menyebut potensi ekonomi umat Islam di Indonesia yang sangat besar.
Potensi ini dapat menjadi kekuatan penting untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem serta membangun peradaban Islam modern. Bahkan, dana umat ini bisa menghapus kemiskinan ekstrem. Menurut Nasaruddin Umar, kebutuhan anggaran untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia hanya sekitar Rp22 triliun. Namun, potensi dana umat yang bisa dihimpun mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Menag menegaskan bahwa pengelolaan dana umat harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Jika masing-masing umat beragama mengelola sumber daya komunitasnya secara mandiri, maka APBN dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan proyek nasional lainnya.
“Dana negara cukup untuk membangun banyak infrastruktur. Untuk pemberdayaan komunitas, kita bisa gunakan dana umat. Ini berlaku untuk semua agama, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha,” katanya.
Nasaruddin menyebut sedikitnya terdapat 27 sumber dana umat dalam tradisi Islam, antara lain dari zakat, infak, wakaf, hibah, wasiat, hingga instrumen ekonomi syariah seperti mudharabah dan musyarakah.
Nasaruddin juga mengungkapkan rencana pemerintah membangun Gedung Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) setinggi 40 lantai di pusat Kota Jakarta. LPDU ini akan menjadi pusat zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Presiden Prabowo sudah menunjukkan lokasi strategis di pusat Jakarta (Jalan MH Thamrin). Nantinya akan ada LPDU, Zakat Center, Wakaf Center, semuanya terintegrasi untuk memperkuat kemandirian umat,” katanya.
Nasaruddin yakin di masa depan, Indonesia bisa menjadi salah satu negara Muslim terbaik dalam pengelolaan dana umat. "Jika berhasil mengumpulkan uang dari orang muslim, menurut saya uang dari institusi-institusi itu akan membuat banyak program," tukasnya.