Natalius Pigai ke Aparat: Penindakan Tegas Pendemo Harus Tetap Pedomani Prinsip HAM

“Tindakan tegas sebagaimana disampaikan Presiden harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar HAM internasional,” kata Menteri HAM dalam keterangan di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Pigai pun menyoroti pernyataan pers Presiden Prabowo pada Minggu (31/8), yang merujuk pada dokumen HAM internasional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Menurutnya, hal itu menegaskan komitmen negara untuk menghormati kebebasan berpendapat dan aspirasi warga.

“Negara juga menghormati seluas-luasnya hak untuk berkumpul secara damai,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Pigai mengajak seluruh masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa melanggar hukum, dan selalu berpegang pada prinsip HAM. Ia juga meyakini Presiden Prabowo melalui program pemerintahannya tengah melakukan langkah transformasi bangsa demi keadilan sosial.

Kementerian HAM, lanjut Pigai, membuka layanan pengaduan masyarakat terkait situasi terkini melalui pusat panggilan 150145 yang beroperasi pukul 08.00–21.00 WIB. 

Selain itu, pihaknya membentuk tim pemantauan untuk memastikan perlindungan HAM, terutama terkait penanganan korban tewas, luka-luka, maupun peserta aksi yang ditahan.

“Khusus korban ditahan, Kementerian HAM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepolisian agar penanganannya sesuai prinsip dan standar HAM,” tegas Pigai.