Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Dengar dan Akan Tindaklanjuti Aspirasi Rakyat

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa kepolisian telah memeriksa aparat yang diduga melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi demonstrasi. Prabowo meminta proses itu berjalan cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.

Selain aparat, kata Prabowo, para pimpinan partai juga mengambil langkah terhadap anggota DPR yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan. 

“DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya.

Prabowo menuturkan, seluruh partai sepakat agar wakil rakyat peka terhadap kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat diatur dalam ICCPR Pasal 19 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Menurutnya, aspirasi masyarakat harus disampaikan secara damai.

Namun, ia menegaskan negara tidak akan mentoleransi aksi anarkis yang merusak fasilitas umum, menimbulkan korban jiwa, atau menjarah milik pribadi. “Negara wajib hadir melindungi rakyat. Aparat bertugas menjaga fasilitas umum dan menegakkan hukum bila ada pelanggaran yang mengancam masyarakat luas,” kata dia.

Prabowo menyebut telah muncul indikasi tindakan di luar hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme. Karena itu, ia memerintahkan TNI dan Polri mengambil langkah tegas sesuai hukum.

Prabowo meminta pimpinan DPR mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok lain untuk berdialog. Ketum Partai Gerindra itu menyebut DPR segera menindaklanjuti pencabutan tunjangan dan moratorium kunjungan luar negeri.

Prabowo kemudian menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk membuka pintu bagi kritik dan masukan dari kelompok masyarakat.