Gus Irfan Dorong Muktamar NU 2026 Bersih dari Politik Uang dan Kepentingan Parpol

Tokoh NU yang menjabat Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) ini menilai, praktik money politic merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas proses regenerasi kepemimpinan di tubuh PBNU.

Gus Irfan menegaskan, kemurnian proses pemilihan menjadi syarat utama untuk menjaga martabat organisasi keagamaan tersebut.

“Saya berharap Muktamar NU bebas dari dua hal, yaitu money politic dan partai politik. Kita ingin proses penyusunan pengurus PBNU tidak didasarkan pada kekuatan uang,” ujar Gus Irfan di Kompleks Ponpes Tebuireng, Jombang, Sabtu (28/3/2026).

Gus Irfan menyebut, apabila uang menjadi faktor penentu dalam pemilihan, maka nilai-nilai keulamaan yang selama ini dijunjung tinggi akan tergerus oleh kepentingan pragmatis.

Selain itu, Gus Irfan mengingatkan bahaya intervensi partai politik dalam proses pemilihan kepemimpinan NU. Ia meminta agar pihak luar tidak mencampuri kedaulatan internal organisasi.

Menurut putra KH Yusuf Hasyim tersebut, NU harus diberi ruang untuk berjalan secara mandiri tanpa campur tangan politik praktis yang dinilai berpotensi mengaburkan visi para pendirinya.

“Biarkan NU bekerja dengan sendirinya tanpa dicampuri oleh partai politik. Apapun itu, walau saya sendiri adalah kader partai, saya ingin NU tetap independen,” kata dia.

Terkait figur calon pemimpin, Gus Irfan enggan menyoroti nama tertentu. Ia menilai kualitas sistem pemilihan jauh lebih penting dibandingkan sekadar memunculkan kandidat.

Gus Irfan meyakini banyak tokoh Nahdliyin yang layak memimpin. Namun, menurut dia, potensi tersebut tidak akan muncul apabila sistem pemilihan masih dipengaruhi praktik transaksional.

“Kita tidak bicara sosok. Kita yakin banyak tokoh yang layak. Yang paling penting adalah sistemnya harus benar-benar bebas dari money politic dan pengaruh partai politik,” ujarnya.

Secara teknis, Gus Irfan mengakui sistem voting dalam pemilihan Ketua Umum PBNU memiliki kerentanan terhadap praktik politik uang. Hal itu menjadi tantangan bagi peserta muktamar untuk menjaga integritas suara.

Sebagai alternatif, ia mendorong penggunaan mekanisme yang dapat meminimalkan celah tersebut, seperti penguatan sistem musyawarah melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

“Saya pikir AHWA itu bagus, atau mungkin ada usulan sistem lain. Intinya, mekanisme yang dipilih harus mampu memangkas potensi politik uang secara efektif,” ungkapnya.