Diatur Perpres, Ini Jam Kerja ASN Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemda selama Ramadhan 2024
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Pemerintah mengatur jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah daerah (pemda) selama bulan puasa Ramadhan 2024 sebagai upaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
“Kalau dulu setiap tahunnya kami selalu mengeluarkan surat edaran, tapi sekarang tidak lagi, karena pengaturan jam kerja ASN selama Ramadhan terakomodir di Perpres Nomor 21/2023,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya dikutip, Senin (11/3/2024).
Dalam Perpres disebutkan bahwa jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN selama bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 pekan, dan ini tidak termasuk jam istirahat.
Untuk waktu istirahat Senin-Kamis adalah selama 30 menit, dan Jumat selama 60 menit. Sementara jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.
"Untuk rincian jamnya ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pimpinan instansi,” jelasnya.
Dalam Perpres tersebut juga tertulis jumlah hari kerja dan/atau jam kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan hari kerja yang tertuang dalam Perpres ini tidak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI yang pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.
Ketentuan ini juga tidak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan oleh Kapolri. Demikian juga pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.
Sedangkan hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.

















