Duduk Perkara 2 Rumah Sakit Klaim Fiktif BPJS Kesehatan hingga Rugikan Negara Rp20 Triliun

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menuturkan, pengambilan keputusan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam memastikan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Dia memastikan, pengambilan keputusan pengakhiran kerja sama tidak dilakukan sepihak oleh BPJS Kesehatan tetapi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dan tentunya melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya," ujarnya, Rabu (9/10/2024). 

Menurut Rizzky, saat ini kasus soal tindakan fraud sendiri diurus oleh Aparat Penegak Hukum. Pihaknya hanya akan memberi sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

“Termasuk pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan ketentuan yang telah disepakati,” tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M Zaenal Abidin, bercerita bahwa pihaknya menerima laporan mengenai kecurangan di rumah sakit tersebut sejak awal. 

Kemudian, sebagai langkah antisipasi, dia membentuk tim pencegahan kecurangan JKN yang terdiri dari Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

"Tim itu sudah bekerja dan hasilnya sudah disimpulkan serta disampaikan kepada BPJS Kesehatan," pungkasnya.