Pelantikan 4 Pejabat Fungsional di Lantai 16 Gedung Kementerian Agama, Jakarta, pada Kamis (9/4/2026) siang. (Foto: Ditjen Bimas Buddha).
JAKARTA, ( ERAKINI) - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Dirjen Bimas Buddha) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Supriyadi, melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Fungsional tingkat Ahli Madya dan Ahli Pertama di Lantai 16 Gedung Kementerian Agama, Jakarta, pada Kamis (9/4/2026) siang.
Setelah pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara, Supriyadi memberi selamat kepada para pejabat yang dilantik dan mengingatkan pentingnya komitmen dalam menjalankan tugas.
Supriyadi menegaskan, pejabat fungsional memegang peran strategis dalam memperkuat pelayanan dan mendukung program prioritas Direktorat Jenderal, termasuk pembinaan umat dan pengembangan kapasitas aparatur.
Ia berharap, penempatan pejabat baru mampu meningkatkan kapabilitas organisasi sehingga layanan kepada umat Buddha menjadi lebih cepat, tepat, dan akuntabel. “Kita harus terus bekerja secara profesional dan mengembangkan inovasi agar tidak terjebak pada rutinitas yang biasa-biasa saja,” ujar Supriyadi.
Supriyadi menyoroti tantangan kondisi global yang kurang kondusif dan dampaknya terhadap institusi pembinaan agama, termasuk Bimas Buddha. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya adaptasi kebijakan dan strategi agar program prioritas pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif demi kepentingan masyarakat, sesuai arahan presiden. Profesionalisme dan integritas menurutnya menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program memberi manfaat nyata.
Mengenai peran pejabat fungsional, Supriyadi menjelaskan bahwa analis kebijakan tingkat madya bertugas merumuskan strategi, sementara analis tingkat muda dan pertama berperan sebagai penggerak operasional pelaksanaan strategi tersebut. Data masyarakat dan institusi harus diolah menjadi naskah kebijakan yang jelas, sebagai dasar rekomendasi yang memenuhi aspek hukum dan teknis.
Ia juga meminta pranata humas untuk aktif menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai ruang publik, termasuk media sosial, surat terbuka, dan komunikasi informal karena aspirasi itu merupakan kontrol sosial yang perlu diintegrasikan ke dalam kajian kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat diterima, dipahami, dan diapresiasi masyarakat.
Dirjen mengajak seluruh unsur di lingkungan Bimas Buddha bekerja dalam tim yang solid untuk mendukung pelaksanaan program prioritas.
“Dengan kompetensi yang dimiliki agar bisa berkontribusi untuk institusi, bagi bangsa, bagi agama yang kita yakini,” kata Supriyadi.
Turut hadir sebagai saksi pelantikan Sekretaris Ditjen Bimas Buddha, Triroso, dan Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha, Nyoman Suriadarma. Acara juga dihadiri pejabat Eselon III serta para Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Muda di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
