Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino 2026 sangat kuat. Hal tersebut memicu musim kemarau lebih panjang dan bisa meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Foto: Pixabay).
JAKARTA, (ERAKINI) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa fenomena telah memasuki fase aktif dengan intensitas yang diperkirakan dapat berkembang hingga kategori sangat kuat. Kondisi tersebut berpotensi memicu yang lebih panjang dan lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (), serta gangguan terhadap berbagai sektor strategis nasional.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat terbatas mengenai penanganan cuaca ekstrem dan kebencanaan yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu. Faisal menjelaskan bahwa El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius di atas kondisi normal.
“El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino Kuat. Jadi kita perlu mengantisipasinya,” kata Faisal dikutip dari laman resmi BMKG, Kamis (30/7/2026).
Selanjutnya, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral dan diprediksi berkembang menuju fase positif pada periode September hingga Desember 2026. BMKG juga memprakirakan puncak musim kemarau 2026 umumnya terjadi pada Agustus (48,84 persen), kemudian berlanjut pada September sebesar 25,41 persen.
Dalam kesempatan itu juga turut dibahas langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Prabowo dalam arahannya menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk upaya menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi El Nino tahun ini. “Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar,” ujar Faisal.
Sejalan dengan kondisi tersebut, risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan. BMKG mengidentifikasi lima provinsi prioritas yang memerlukan intensifikasi pemantauan dan pengawasan, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah, kata dia, tidak hanya berfokus pada kekeringan dan karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun. “Jadi, tidak hanya terkait dengan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah. Ini sekaligus sebagai persiapan kita untuk menghadapi akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang, di mana akan ada ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti siklon tropis dan sebagainya,” katanya.
BMKG bersama berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperkuat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah preventif menghadapi dampak El Nino. Pelaksanaan OMC dilakukan secara berbasis data dengan memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah pada kawasan gambut, serta pemantauan titik panas (hotspot). “Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.
