Rektor UIN Banten Prof Ishom Dorong Penambahan Kuota KIP dan Pengangkatan Dosen BLU Jadi P3K

Hal itu disampaikan Prof Ishom dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

“Keinginan kami untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang luas kepada masyarakat menjadi agak terhambat karena kuota penerima KIP di UIN Banten setiap tahun semakin menurun. Bahkan di seluruh PTKIN, kondisinya sama, kuotanya terus berkurang, bukan bertambah,” ujar Prof Ishom.

Menurutnya, penurunan kuota tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PTKIN di daerah seperti Banten yang kondisi ekonominya masih di bawah rata-rata nasional. Ia juga menyoroti perbedaan besaran bantuan KIP antara mahasiswa PTKIN dan mahasiswa di perguruan tinggi umum yang dinilai belum proporsional.

“Kami berharap agar jumlah penerima KIP di lingkungan PTKIN bisa ditingkatkan, dan nominalnya disetarakan dengan perguruan tinggi umum,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Ishom turut menyinggung soal keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) di kampusnya.

“Di kampus kami, khususnya di Kampus 2, kami masih membutuhkan sarana berupa perpustakaan dan laboratorium terpadu. Gedung perkuliahan alhamdulillah sudah mewah, tetapi masjid, perpustakaan, dan laboratorium terpadu masih belum tersedia,” katanya.

Prof Ishom menjelaskan bahwa rasio dosen dan mahasiswa di UIN Banten masih belum ideal. 

“Untuk bidang sosial-humaniora, idealnya rasio dosen dan mahasiswa 1 banding 40. Namun, di tempat kami masih 1 banding 60,” ungkapnya.

Meski sejumlah dosen telah berstatus P3K, lanjutnya, masih banyak dosen BLU yang belum diangkat menjadi P3K. Prof Ishom berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap hal ini agar kualitas pengajaran di PTKIN semakin meningkat.

“Ini menyangkut pengembangan SDM, jadi kami sangat berharap agar dosen LB yang telah lama mengabdi bisa segera mendapatkan kepastian status,” ujarnya.

Prof Ishom juga menyoroti aturan terbaru terkait kewenangan pengangkatan pegawai di lingkungan PTKIN yang kini berada di tingkat kementerian. Menurutnya, kebijakan itu justru berpotensi menghambat karier tenaga kependidikan (tendik) di kampus.

“Beberapa kasus menunjukkan adanya pegawai dari luar, seperti dari Kemenag, yang kemudian ditempatkan di UIN,” kata guru besar Bidang Peradilan Agama ini.