42 Provinsi Baru Siap-siap Pisah, Solo Ingin Jadi Daerah Istimewa
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Sejumlah daerah di Indonesia ternyata sedang siap-siap menjadi provinsi baru. Salah satu usulan provinsi baru itu adalah Kota Solo.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, hingga April ini sudah ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten dan 36 kota. Dari jumlah usulan pemekaran wilayah itu terdapat enam daerah yang meminta status istimewa.
"Ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan," ujar Akmal saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (24/4/2025), dikutip dari Antara.
Hanya, Akmal tidak merinci daerah yang mengusulkan pemekaran itu. Akmal juga mengatakan bahwa finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah menyesuaikan dengan keputusan dan kebijakan politik pemerintah dalam kebijakan moratorium pemekaran daerah.
Dua RPP tersebut akan menjadi pedoman persyaratan dan teknis dalam pelaksanaan pemekaran daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah sedianya tekah menyiapkan dua draf RPP tersebut pada tahun 2016, namun Wakil Presiden RI kala itu yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah.
"Tetapi ketika kita akan melanjutkan, ini dibawa ke forum Dewan Pertimbangan OTDA yang ketuanya bapak Wakil Presiden, dan ketika itu Pak Wapres itu mengatakan melanjutkan kebijakan moratorium sehingga PP ini menjadi tertunda," katanya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengungkap bahwa salah satu kota yang mengusulkan pemekaran adalah Solo. Kota Solo mengusulkan agar menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Itu artinya, Kota Solo akan lepas dari Provinsi Jawa Tengah dan jadi provinsi tersendiri.
Aria mengakui Solo memiliki suatu kekhususan di masa penjajagan Kolonial Belanda. Namun ia menilai untuk saat ini status itu sudah tidak relevan. Pasalnya Solo sudah menjadi kota perdagangan, pendidikan, dan industri.
"Mulai ada keinginan (jadi daerah istimewa). Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," tegas Aria.
Menurut Aria, pengkajian mengenai daerah istimewa merupakan hal penting. Pemerintah dan DPR jangan sampai gegabah hanya karena faktor-faktor tertentu.
"Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya. Seperti daerah saya, Solo, yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf juga mengingatkan suatu daerah harus memiliki kriteria untuk menjadi daerah istimewa. "Kalau semuanya yang merasa punya histori mengusulkan, maka semuanya pengen jadi daerah istimewa. Jadi harus ada kriteria istimewanya karena apa," tegas Dede.
Dede menyebut setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kebudayaan serta sejarah masing-masing. Hampir semua Indonesia banyak peninggalan kerajaan-kerajaan.


















