Calon Kepala Daerah Tak Memenuhi Syarat, Diskualifikasi atau Diganti?
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Ada beberapa calon kepala daerah di Indonesia yang mengindikasikan belum memenuhi syarat administrasi sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu calon kepala daerah tersebut yakni Ade Sumardi, bakal calon wakil gubernur Banten yang diusung Golkar dan PDIP.
Ade Sumardi hingga saat ini belum melampirkan kembali surat pengunduran diri dari jabatan anggota DPRD Banten 2024-2029. Dengan demikian, Ade Sumardi berpotensi gagal ditetapkan KPU sebagai calon wakil gubernur Banten mendampingi Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur.
Bagaimana bila ada bakal calon kepala daerah yang hingga jadwal penetapan tidak memenuhi persyaratan?
Dilihat dari dokumen Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Senin (16/9/2024), setelah KPU menerima dokumen persyaratan calon kepala daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasilnya ke dalam berita acara.
Jika persyaratan dianggap tidak lengkap atau tidak memenuhi maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahu parpol pendukung paling lambat dua hari. KPU kemudian memberikan waktu kepada para bakal calon kepala daerah untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan.
Berikut penjelasan soal persyaratan bakal calon kepala daerah dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, sebagai berikut:
Pasal 114

















