Ilustrasi - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau periode April-Juni 2026. (Foto: Pixabay).
JAKARTA, (ERAKINI) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Kondisi tahun ini diprediksi lebih kering dibanding biasanya sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah gambut.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani. “Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada Mei 2026 atau lebih awal dibanding kondisi normal. Sifat musim kemarau tahun ini cenderung ‘Bawah Normal’ atau lebih kering, dengan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026,” kata Kepala BMKG dilansir dari laman resmi BMKG, Jumat (8/5/2026).
Kondisi tersebut, kata dia, perlu diwaspadai seiring meningkatnya potensi El Nino. Berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat probabilitas sekitar 92 persen El Nino berkembang pada kategori moderat dan 14 persen berpotensi menjadi kuat, yang dapat menyebabkan curah hujan lebih rendah dibanding rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.
BMKG bersama BNPB merespons kondisi tersebut dengan terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko Karhutla, khususnya di wilayah lahan gambut.
“BMKG memanfaatkan data real-time tinggi muka air tanah di lahan gambut. Jika air tanah menurun pada posisi tertentu, tim Kedeputian Modifikasi Cuaca segera melakukan penyemaian awan agar lahan tetap lembap dan sulit terbakar,” jelas Faisal.
Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) digelar di Lapangan Griya Agung, Palembang, Selasa (6/5/2026). Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan dihadiri sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, antara lain Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Gubernur Sumatera Selatan, serta unsur Forkopimda.
Djamari Chaniago menegaskan, Sumatera Selatan merupakan salah satu barometer pengendalian Karhutla nasional karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi akibat karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran berulang.
Ia mengapresiasi penurunan signifikan luas Karhutla di Sumatera Selatan, dari sekitar 15.422 hektar pada 2024 dapat ditekan menjadi 5.939 hektar pada 2025. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 guna memperkuat koordinasi lintas sektor. “Seluruh pihak harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi Karhutla dapat dicegah sedini mungkin,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat patroli, kesiapsiagaan personel, integrasi data hotspot, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.
Berdasarkan pemetaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, ada 12 kabupaten/kota prioritas rawan Karhutla pada 2026, di antaranya Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Muara Enim, Lahat, hingga Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan).
BMKG berharap melalui penguatan mitigasi, Operasi Modifikasi Cuaca, serta sinergi lintas sektor, risiko Karhutla selama musim kemarau 2026 dapat ditekan sedini mungkin guna melindungi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi nasional.
