Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii mengatakan, sudah terdapat kesepakatan terkait pemberian ruang bagi satuan pendidikan di bawah Kemenag yang memiliki jumlah peserta didik atau santri di atas 1.000 orang untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri di lingkungan pendidikan yang mereka kelola.
“Ini langkah yang sangat baik karena pesantren dan satuan pendidikan keagamaan dapat lebih mandiri dalam pengelolaan layanan pemenuhan gizi bagi santri dan peserta didiknya,” ujar Wamenag usai usai kegiatan koordinasi percepatan Program MBG pada pondok pesantren bersama Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen TNI Sarwono, dan Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Yan Hiksas, di Kantor Kemenag, Senin (11/5/2026).
Romo Syafii menjelaskan, pengusulan pendirian SPPG dilakukan oleh yayasan atau lembaga yang menaungi satuan pendidikan tersebut agar manfaat program dapat kembali secara langsung kepada pesantren dan lingkungan pendidikan yang bersangkutan. Ketentuan teknis lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk teknis BGN.
Konsep SPPG juga dibuat lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan pesantren. “Bentuk dapur dan pola layanan harus adaptif sesuai kebutuhan pesantren, namun tetap memenuhi seluruh ketentuan Badan Gizi Nasional terkait sanitasi, standar pemenuhan gizi, higienitas, dan ketentuan teknis lainnya,” tegasnya.
Menurut Wamenag, pesantren memiliki budaya dan tradisi yang khas yang perlu dipahami dalam implementasi program MBG. “Ada santri yang terbiasa menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis, ada budaya makan prasmanan, dan ada pula kebiasaan santri mencuci peralatan makan sendiri sebagai bagian dari pendidikan kemandirian. Karena itu, implementasi MBG harus adaptif terhadap kultur pesantren,” jelasnya.
Pelaksanaan MBG pada pesantren diharapkan tidak diseragamkan sepenuhnya dengan pola layanan umum, melainkan tetap memberikan ruang penyesuaian sesuai karakteristik kepesantrenan, sepanjang tetap memenuhi standar pelayanan gizi, kebersihan, higienitas, dan keamanan pangan.
Sebagai dasar pelaksanaan program, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi di Pesantren yang menjadi pedoman implementasi pemenuhan gizi di lingkungan pesantren.
Dalam implementasinya, Romo Syafii mengaku masih adanya sejumlah tantangan yang perlu diperkuat, khususnya terkait tata kelola dan integrasi data, pemerataan layanan, serta sinkronisasi sistem pendataan antara Kementerian Agama dan Badan Gizi Nasional.
Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan penetapan titik SPPG, belum terintegrasinya Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dalam sistem pendataan MBG, serta belum tersedianya data penerima layanan berbasis by name by address yang dapat diakses secara rinci guna mendukung monitoring dan evaluasi program secara lebih optimal.
Untuk itu, Kemenag mendorong penguatan koordinasi, integrasi data, percepatan penetapan titik layanan, pengembangan dashboard monitoring bersama, serta penguatan afirmasi kebijakan terhadap pesantren sebagai satuan layanan pemenuhan gizi.
Selain itu, Kemenag juga mendorong keterlibatan pesantren dalam rantai pasok program MBG, baik sebagai penyedia bahan pangan maupun pengelola layanan dapur pemenuhan gizi, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan santri, tetapi juga pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar.
“Kementerian Agama berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, pesantren, dan masyarakat guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, tepat sasaran, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat,” tegas Wamenag.
Romo Syafii menegaskan pun dukungan penuh Kemenag terhadap implementasi Program MBG sebagai bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan, gizi, dan kesiapan belajar peserta didik serta tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan keagamaan
Romo Syafii menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmen dan perhatian besar terhadap pemenuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis, termasuk bagi peserta didik dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan binaan Kementerian Agama.
“Kementerian Agama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian dan keberpihakan terhadap peserta didik serta tenaga kependidikan melalui Program Makan Bergizi Gratis. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat dan manfaatnya nyata dirasakan di lapangan,” kata Romo Syafii.
Kata dia, terlepas dari berbagai komentar dan dinamika yang berkembang di media, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran program MBG sangat ditunggu oleh para penerima manfaat, khususnya di lingkungan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan.
“Apa pun komentar yang berkembang di media, faktanya di lapangan program ini ditunggu masyarakat. Pesantren dan satuan pendidikan keagamaan merasakan langsung manfaat program MBG,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi III KSP Yan Hiksas menegaskan pentingnya penguatan sinkronisasi data antara Kemenag dan BGN, khususnya terkait data pondok pesantren penerima Program MBG.
Integrasi dan keselarasan data menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan implementasi program, pemerataan layanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat di lingkungan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan.
“Sinkronisasi data antara Kementerian Agama dan BGN harus terus diperkuat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada pondok pesantren berjalan lebih efektif, akurat, dan tepat sasaran,” ujar Yan Hiksas.
Sekretaris Utama BGN Brigjen TNI Sarwono juga menegaskan komitmen BGN untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dalam menyukseskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan.
Menurutnya, kolaborasi antara BGN dan Kemenag menjadi penting untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau lebih banyak pesantren dan santri di seluruh Indonesia.
“BGN siap bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian Agama untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di pondok pesantren, termasuk dalam penguatan tata kelola layanan, koordinasi pelaksanaan, serta pengembangan sistem yang adaptif dengan karakteristik pesantren,” ujar Brigjen TNI Sarwono.
