Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan segera mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Foto: Erakini/Dok
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan segera mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia ingin memberikan contoh agar tidak menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” ujar Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Mahfud juga meminta kepada kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. “Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud.
“Pihak lain tampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” lanjutnya.
Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. “Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi,” katanya.
Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.
“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," pungkasnya.
Capres Ganjar Pranowo sebelumnya menyarankan Mahfud mundur dari jabatan Menko Polhukam karena ada potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri.
"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024
Menurut Ganjar, persoalan capres atau cawapres yang tetap boleh menduduki jabatan publik sudah menjadi perbincangan sejak awal. Apalagi terdapat sejumlah kejadian penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye.
"Dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu," sebut Ganjar.