Tekan Polusi, Legislator Minta Pemprov DKI Terapkan Per KK 1 Kendaraan Bermotor

Selain itu, menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah penyangga dengan mengeluarkan kebijakan sebagai pengendalian populasi kendaraan bermotor di Jabodetabek.

"Eksperimen kebijakan yang layak diuji, butuh evaluasi apakah efektif menurunkan kemacetan atau timbul masalah baru seperti plat palsu, pembelian kendaraan baru," katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI lainnya, Bambang Kusumanto mengungkapkan bahwa perlu adanya perbedaan aturan bagi pemilik kendaraan manual maupun listrik. Hal itu disampaikan oleh Bambang dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Menurut saya tidak ada perbedaan signifikan antara orang memakai mobil konvensional maupun listrik, jadi alasan itu harus ada," ujar Bambang.

Bambang juga mengatakan bahwa adanya aturan pajak progresif supaya dihilangkan lantaran banyak orang yang menghindar untuk membayar.

Terlebih adanya, sistem tilang elektronik (ETLE/Electronic Traffic Law Enforcement) juga semakin menambah dana yang harus dikeluarkan para pengendara.

"ETLE juga orang jadi terkaget-kaget ketika sudah bayar pajak juga ternyata banyak pelanggarannya akhirnya dia menghitung dan tidak mau bayar," kata Bambang.

Hari kedua penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat terjadi penurunan volume lalu lintas hingga 4,69 persen. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta.

​​​​​​​"Pada 22 Agustus 2023 volume lalu lintas sebanyak 6.541.706 kendaraan per hari atau menurun sebesar 4,69 persen," kata yafrin Liputo.

Perhitungan ini menandakan berkurangnya 321.787 kendaraan jika dibandingkan 15 Agustus dengan volume lalu lintas sebanyak 6.863.493 kendaraan per hari. (ant)