Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

“Karena sekarang sudah memasuki tahapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan, di bulan Agustus ini,” ujar Supratman seperti dilansir dari Antara, Senin (25/8/2025).

Dia menambahkan, proses harmonisasi aturan sudah dilakukan di Kementerian Hukum. Selanjutnya, pembahasan Perpres ada di Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Seluruh tim pemerintah sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong lahirnya Perpres tentang Pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umrah,” tuturnya.

Dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat lebih mudah, terkoordinasi, dan lancar. Nantinya, Badan Penyelenggara (BP) Haji akan bertransformasi menjadi kementerian.

“Kita tunggu nanti besok paripurna disetujui atau tidak pengambilan keputusan tingkat dua,” katanya.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR bersama pemerintah sepakat membawa RUU Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 ke rapat paripurna. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, memastikan seluruh fraksi partai politik sudah menyampaikan pandangan sekaligus persetujuannya.

“Apakah dapat diterima dan disetujui Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 ke pembahasan selanjutnya?” kata Marwan saat memimpin rapat, yang dijawab setuju oleh seluruh peserta.

Substansi utama perubahan undang-undang tersebut adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dengan mengganti frasa “badan” menjadi “kementerian”.