Seberapa Penting Transformasi BP Haji Jadi Kementerian Haji dan Umrah?
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Dukungan transformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah semakin menguat. Waktu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di DPR RI kian dekat, dan perubahan nomenklatur lembaga ini tampak kian menemukan momentum.
Dorongan agar BP Haji bertransformasi awalnya datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), asosiasi penyelenggara travel haji dan umrah, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dukungan tersebut dianggap sebagai sinyal positif bagi lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada 2024 itu.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan lembaganya siap menjalani proses tersebut.
“Insya Allah kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026. Transformasi ini akan memperkuat peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, sesuai amanah Presiden Prabowo,” kata Irfan belum lama ini.
Disepakati di DPR
Rencana perubahan itu masuk ke dalam pembahasan Panitia Kerja RUU Haji dan Umrah. Ketua Panja, Singgih Januratmoko, menyinggung substansi daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 40. Dari pemerintah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengusulkan agar frasa “badan” diganti menjadi “menteri”.
“Ada, Pak, dari pemerintah, yang DIM 40 itu mengubah menjadi menteri,” kata Bambang. Usulan tersebut langsung disetujui Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. “Setiap frasa badan nanti menjadi kementerian, supaya tidak bolak-balik,” ujarnya.
Keputusan itu kemudian diketok palu. Namun pertanyaan muncul, mengapa pemerintah dan DPR sepakat mengubah BP Haji menjadi kementerian?
Visi Lama


















