Pemerintah Alokasikan Rp 90 Triliun untuk Transformasi Kesehatan

Kegiatan pilar pertama itu menyasar pemerataan akses layanan di 12 ribuan puskesmas yang tersebar di semua wilayah Indonesia.

Dikatakannya bahwa ada sejumlah program yang akan dilakukan di antaranya menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan.

Kemenkes juga merevitalisasi posyandu agar menjadi lebih formal dengan anggaran yang sesuai. Nantinya posyandu bisa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Posyandu akan bertindak secara lebih aktif bukan hanya melayani bayi dan ibu, tapi seluruh siklus hidup termasuk remaja, dewasa, dan Lansia.

Selain itu, Kemenkes juga akan mereformasi laboratorium kesehatan masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Selain pilar pertama, kata dia, porsi anggaran terbesar Transformasi Kesehatan juga menyasar pilar kedua berupa Transformasi Layanan Rujukan.

Transformasi ini akan dimulai dengan tiga penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia yaitu penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Sebagai contoh untuk penyakit jantung, masalahnya tidak semua provinsi memiliki rumah sakit dengan fasilitas untuk pasang ring di jantung.

Data Kemenkes menyebutkan dari 34 provinsi, yang bisa melakukan operasi pasang ring hanya fasilitas pelayanan kesehatan di 28 provinsi. Sedangkan bedah jantung terbuka, jumlahnya hanya 22 dari 28 provinsi penyedia layanan.

Kemenkes, kata Kunta Wibawa Dasanugraha, memasang target rumah sakit di seluruh provinsi pada 2024 harus bisa melayani penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN TA 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI 2023-2024 berpesan agar anggaran 2024 kesehatan dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN.

"Untuk menghadirkan SDM sehat dan produktif anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," katanya.

Presiden juga berpesan agar alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.