Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kautsar dalam acara Literasi Digital Hari Pendidikan Nasional di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat. (Foto: Komdigi).
JAKARTA, (ERAKINI) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) ini diterapkan bukan untuk membatasi inovasi anak muda, melainkan agar mereka terjauhkan dari risiko di .
Penegasan itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kautsar. “Kita enggak pernah mau membatasi inovasi untuk anak muda. Kita cuma mau anak muda itu mengerti apa yang benar dan salah. Kita cuma ingin anak-anak muda Indonesia itu terjauhkan dari risiko, tapi kita enggak menunda inovasi," tandas Alfreno Kautsar dilansir dari laman resmi Komdigi.
Menurut dia, terdapat dua jenis risiko di ruang digital yang sangat berdampak pada anak, yaitu risiko konten dan kontak. Kedua risiko tersebut dinilai sangat berdampak karena paparan yang berkelanjutan dapat memengaruhi kebiasaan, karakter, dan sifat anak-anak.
Ia menjelaskan, risiko konten yaitu risiko yang membuat anak-anak dapat terpapar konten negatif akibat memiliki akses ke media sosial. "Anak-anak dengan adanya akses ke media sosial bisa terpapar konten apapun itu, mau negatif, positif, semua jadi yurisdiksinya anak-anak itu sendiri," jelas Alfreno.
Sementara untuk risiko kontak yaitu risiko yang menyebabkan anak-anak dapat berkenalan dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital lainnya. Menurutnya, hal ini sangat berbahaya karena anak-anak dapat diberikan berbagai bentuk informasi yang buruk serta berpotensi menyebabkan pelecehan anak.
"Hari ini enggak sedikit anak-anak kita bisa ngobrol sama orang yang enggak dikenal, setelah itu dicekoki informasi-informasi yang buruk, seperti radikalisme. Selain itu, juga bisa terjadi pelecehan anak," imbuhnya.
Kemenkomdigi mengungkap bahwa lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual di media sosial. Sehingga, pelindungan anak di ruang digital menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya risiko perundungan siber, predator digital, dan penyalahgunaan internet pada usia dini.
Data terbaru dari Kemenkomdigi menunjukkan kondisi darurat terkait perlindungan anak di dunia maya, yang mana ada sekitar 80 juta anak Indonesia telah terhubung dengan internet dan ruang digital. Peningkatan kasus di ruang digital saat ini, menurut dia, banyak terjadi pada kelompok usia rentan atau anak-anak di bawah usia 16 tahun.
“50,3 persen anak terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial, jadi kebayang teman-teman, dari 80 juta itu setengahnya terpapar. Dari 80 juta, 48 persen mengalami kekerasan gender berbasis online,” katanya.