Terungkap di Persidangan, Jaksa Sebut Nadiem Sudah Tahu Masalah Chromebook Sejak Awal

“Pemaparan salah satunya terkait engineering update yang tetap konsisten, yaitu Chromebook memiliki keterbatasan koneksi dan kompatibilitas untuk aplikasi-aplikasi Kemendikbud RI,” ujar Roy Riady seperti dilansir dari Antara, Senin (5/1/2026).

Dalam paparan tersebut, Ibam dan tim teknologi, kata JPU, juga menyampaikan bahwa komputer pribadi (PC) berbasis sistem operasi Windows (Windows OS) tetap dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.

Namun demikian, meski telah mendapat pemaparan mengenai keterbatasan Chromebook, JPU menuturkan bahwa Nadiem justru menyampaikan pernyataan, “You must trust the giant”, yang merujuk pada keharusan untuk mempercayai produk Google.

JPU mengungkapkan, pemaparan Ibam kepada Nadiem dilakukan setelah Ibam bersama Yusuf Hidayah dan Yunus Bahari mengadakan pertemuan dengan pihak Google. Pertemuan itu membahas harga dan spesifikasi teknis Chromebook yang akan digunakan dalam program digitalisasi pendidikan.

Dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan 

Kemendikbudristek pada periode 2019-2022, Nadiem didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun.

Korupsi tersebut, antara lain, dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK berupa laptop Chromebook dan CDM pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan serta melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.

Perbuatan itu diduga dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lain yang perkaranya telah disidangkan, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara itu, satu nama lain, Jurist Tan, hingga kini masih berstatus buron.

Secara terperinci, kerugian negara dalam kasus ini terdiri atas Rp1,56 triliun yang terkait dengan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, serta sebesar 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Selain itu, JPU juga menyebutkan bahwa Nadiem diduga menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Dalam kasus ini, Nadiem Anwar Makarim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).