Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono saat meninjau pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C, Sabtu (19/7/2025). Foto: Humas OIKN
JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memastikan dukungan legislatif atas kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Alokasi anggaran untuk Otorita IKN akan terus berjalan walaupun nilainya fluktuatif.
“Yang terpenting, pembangunan Otorita IKN itu berkelanjutan. Setiap tahun akan kami anggarkan, walaupun besarannya bisa berubah-ubah,” ujar Said, Kamis (24/7/2025).
Politikus PDI-Perjuangan itu optimistis kekuatan fiskal pada 2026 akan membaik, sehingga pembangunan IKN dapat terus didorong. “Insya Allah Otorita IKN akan ada peningkatan. IKN tidak akan pernah mangkrak karena ini amanat undang-undang,” tegasnya.
Menurut Said, kebijakan pembangunan IKN tidak bisa dilihat secara parsial. Anggaran untuk IKN adalah bagian dari kebijakan fiskal nasional yang mencakup belanja pusat, daerah, hingga daerah tertinggal.
Aktifkan Fungsi Pemerintahan
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya segera mengaktifkan fungsi pemerintahan di Nusantara agar proyek IKN tidak mangkrak dan menjadi beban fiskal berkepanjangan.
“Kita sudah keluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” kata Saan dikutip dari keterangan video.
Sebagai langkah konkret, Saan mendorong agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di IKN. Ia meyakini, kehadiran Wapres akan menjadi titik awal aktivitas pemerintahan di ibu kota baru dan memberi sinyal kuat bahwa IKN tidak dibiarkan kosong.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukung seperti ASN, fasilitas, dan anggaran bisa lebih terukur. Kalau tidak dimulai, kita tidak tahu pasti berapa kebutuhan sebenarnya,” jelas politisi dari Fraksi Partai NasDem itu.
Hanya, Saan juga mengingatkan agar alokasi anggaran untuk IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Food Estate. Ia menekankan bahwa pembangunan IKN dan program strategis nasional harus berjalan beriringan.
“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN justru menjadi beban negara. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Lebih jauh, Saan menegaskan bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Ia pun optimistis tujuan itu bisa tercapai secara bertahap, asalkan ada komitmen nyata dari semua pihak.