Tegas! Menag Larang Masjid Dijadikan Tempat Konsolidasi Politik Elektoral

“Karena kebetulan Ketua BKM ini Dirjen Bimas Islam, jadi saya yakin dia bisa melakukan dua hal sekaligus, melaksanakan program-program sekaligus melakukan pengawasan. Pengawasan itu artinya ya kalau ada masjid digunakan untuk konsolidasi politik elektoral, bisa diingatkan,” ujarnya. 

Gus Men beralasan, masjid merupakan rumah Allah dan milik seluruh umat Muslim, bukan milik satu golongan Islam saja. Sementara apabila ada sekelompok umat Muslim menggunakannya untuk konsolidasi politik elektoral, sedangkan Muslim yang lain memiliki preferensi politik yang berbeda, hal ini jelas berpotensi menimbulkan perpecahan. 

“Semua umat Muslim boleh masuk ke dalamnya, nanti kalau sudah terkotak-kotakan sesuai preferensi politik bagaimana dengan preferensinya berbeda?,” tanya Menag. 

Alasan lainnya bahwa pemerintah ingin mengembalikkan fungsi masjid sebagai rumah untuk seluruh umat Islam tanpa melihat latar belakang preferensi golongan atau perbedaan lainnya.

Karena itu, apabila ditemukan di lapangan, Kemenag akan mengingatkan agar masyarakat tersebut tidak menggunakan masjid untuk kegiatan berpolitik. 

“Kita hanya akan ingatkan saja. Saya kira umat Muslim umat Islam apalagi para pengurus masjid sudah paham ini, bagaimana menjaga agama ini tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin,” pungkas dia.