Menkeu Teken PMK 23 Tahun 2025, Prabowo hingga Duta Besar Dapat THR Idul Fitri

Berikut penerima THR dan gaji ke-13 yang diruncikan pasal 3 ayat 4. 

Presiden dan Wakil Presiden
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR, DPR, serta DPD
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Mahkamah Agung serta badan peradilan lainnya (kecuali hakim ad hoc)
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial
Ketua, Wakil Ketua, serta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat setingkat menteri
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia

Selain itu, staf khusus di kementerian, hakim ad hoc, pimpinan lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum dan lembaga penyiaran publik juga termasuk dalam kategori yang menerima THR dan gaji ke-13.

Adapun pemberian THR dan gaji ke-13 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 8 PMK. Aparatur negara, prajurit TNI, dan anggota Polri yang berada dalam dua kondisi berikut tidak akan menerima THR dan gaji ke-13 pertaman sedang cuti di luar tanggungan negara, sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi penugasan.