Mahkamah Agung Tutup Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Majelis Hakim Kasasi Perkara Ronald Tannur

"Kesimpulan dari pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis kasasi Perkara Nomor 1466 K/PID/2024, sehingga kasus ini dinyatakan ditutup," ujar Juru Bicara MA, Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya dugaan pelanggaran etik terkait dengan mantan pejabat MA, Zarof Ricar (ZR), yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus permufakatan jahat untuk suap kasasi Ronald Tannur oleh Kejaksaan Agung.

Tim pemeriksa melakukan serangkaian pemeriksaan intensif sejak 4 hingga 12 November 2024. ZR diperiksa pada 4 November 2024, sementara majelis hakim yang menangani kasasi perkara tersebut diperiksa pada 12 November 2024.

Yanto menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya Hakim Agung Soesilo yang diketahui pernah bertemu dengan ZR. Pertemuan itu berlangsung singkat dan insidental pada acara pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 27 September 2024.

Dalam pertemuan tersebut, ZR sempat menyinggung kasus Ronald Tannur, namun Hakim Agung Soesilo yang juga Ketua Majelis Kasasi, tidak memberikan tanggapan.

“Tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut. Sedangkan Hakim Agung Ainal Mardhiah dan Sutarjo tidak pernah bertemu dengan ZR dan tidak dikenal oleh ZR,” tambah Yanto.

Lebih lanjut, Yanto menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap perkara kasasi Ronald Tannur berjalan secara normal, tanpa adanya kejanggalan. Perkara kasasi itu sendiri diputus pada 22 Oktober 2024, dengan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap Ronald Tannur yang terbukti bersalah membunuh Dini Sera Afriyanti.

Dugaan keterlibatan majelis hakim kasasi dalam polemik kasus Ronald Tannur muncul setelah ZR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kasasi. Kejaksaan Agung menduga ZR berperan sebagai makelar untuk memuluskan putusan kasasi, dengan melibatkan uang suap senilai Rp5 miliar yang ditujukan kepada tiga hakim agung. Namun, berdasarkan penyelidikan, uang tersebut belum sempat diserahkan kepada hakim.

"Uang yang dimaksud masih berada di amplop dan disimpan di rumah ZR. Pemufakatan jahat untuk menyuap hakim ditemukan, namun uang tersebut belum sampai ke tangan para hakim," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar.