Presiden Prabowo saat meninjau aset rampasan negara dari tambang ilegal yang diserahkan Kejagung kepada PT Timah Tbk di Bangka Belitung, Senin (6/10/2025) (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
PANGKALPINANG, (ERAKINI) - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan enam unit smelter timah hasil rampasan kasus korupsi senilai Rp7 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian dikelola oleh PT Timah Tbk. Prosesi penyerahan digelar di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).
Aset rampasan tersebut diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, disaksikan Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi negara. Penyerahan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memulihkan kerugian negara atas kasus korupsi pengelolaan timah yang ditaksir mencapai Rp300 triliun.
Adapun enam smelter yang kini resmi menjadi aset negara dan akan dikelola PT Timah adalah:
Selain keenam smelter itu, Kejaksaan Agung juga menyerahkan sejumlah aset lain, antara lain 108 unit alat berat, 165 unit peralatan tambang, logam timah seberat 680.687 kilogram, 22 bidang tanah dengan total luas 238.848 meter persegi, serta satu unit gedung mes. Total nilai aset yang diserahkan mencapai Rp1,45 triliun.
Presiden Prabowo mengatakan, aktivitas tambang ilegal yang dilakukan enam perusahaan tersebut menimbulkan kerugian negara sangat besar.
“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai Rp300 triliun,” ujar Prabowo di sela acara penyerahan aset rampasan negara di Pangkalpinang.
Ia menjelaskan, dari hasil penyitaan aparat penegak hukum ditemukan logam timah dan material logam tanah jarang (monasit) yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6 triliun sampai Rp7 triliun. Itu belum termasuk monasit yang nilainya bisa mencapai ratusan ribu dolar per ton,” kata Prabowo.
Dari hasil penyelidikan, pemerintah menemukan sekitar 40 ribu ton monasit dengan potensi nilai ekonomi yang sangat besar di pasar global. Prabowo menegaskan, praktik tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam tidak boleh lagi dibiarkan terjadi. “Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan bangsa. Kita harus pastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui memiliki 91 persen cadangan timah nasional, sekitar 2,16 juta ton bijih timah di 496 lokasi. Selain itu, wilayah ini juga memiliki sekitar 95 persen potensi logam tanah jarang (rare earth elements) Indonesia, seperti neodymium, cerium, dan lanthanum.
Acara penyerahan aset rampasan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Imigrasi dan Paspor Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
