RUU Desa Disetujui DPR: Masa Jabatan Kades 8 Tahun, Maksimal 2 Periode
Akhmad Baihaqi Arsyad
JAKARTA, (ERAKINI) – Revisi Undang-Undang Desa telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun salah satu poin yang disetujui dalam RUU itu yakni masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.
Terkait hal itu, Ketua Kepala Desa Indonesia Bersatu Pandoyo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR RI karena Revisi Undang-Undang Desa telah selesai pada pembahasan tahap pertama.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah dan juga utamanya bapak Presiden Jokowi dan juga kepada seluruh pimpinan DPR RI, semoga segera diparipurnakan,” kata Pandoyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/2/2024).
Diungkapkan oleh Pandoyo bahwa ada 25 pasal dari RUU Desa yang akan direvisi, tidak hanya soal masa jabatan saja. Mulai dari kepala desa mendapatkan manfaat dari pembangunan wilayah suaka hutan ataupun hutan lindung. Selain itu, kata dia, RUU Desa juga akan membahas kewenangan pemerintah desa untuk bisa melaksanakan pengelolaan dana desa.
“Kemudian juga di sana mengatur tentang kewenangan , tentang Pilkades jika terjadi calon tunggal, tentang kedudukan perangkat , tentang hak dan kewajiban kepala dan perangkat , kemudian juga terkait tata kelola Bumdes,” terangnya.
