Wamenhaj Dahnil Lantik 162 Pejabat, Perkuat Layanan Jemaah Haji dan Umrah

“Jemaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan, setiap prosedur, dan setiap layanan harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jemaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” ujar Dahnil dalam sambutannya.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat pusat yang dikukuhkan antara lain:

1. AA Gunawan sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
2. Imam Saroni sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan BMN, Biro Keuangan dan BMN.

Penguatan sektor keuangan dan pengelolaan BMN dinilai penting untuk memastikan dukungan sarana dan prasarana pelayanan jemaah berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.

Tata kelola anggaran dan aset negara yang baik, menurut Dahnil, akan berdampak langsung pada kualitas fasilitas, kesiapan operasional, serta kelancaran layanan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

Dalam arahannya, Dahnil menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.

“Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan jemaah kepada negara hanya bisa dijaga dengan komitmen moral yang kuat dari seluruh pejabat dan pegawai,” katanya.

Ia menekankan, pelayanan prima tidak hanya diukur dari kecepatan dan 
kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari bersihnya tata kelola serta akuntabilitas dalam setiap proses kerja.

Penguatan struktur kepemimpinan ini diarahkan untuk memastikan proses layanan yang lebih cepat dan mudah dipahami jemaah, informasi yang transparan dan mudah diakses, serta penanganan pengaduan yang responsif dan solutif.

Selain itu, kesiapan fasilitas Asrama Haji yang nyaman dan representatif serta pendampingan optimal bagi jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus juga menjadi perhatian.

Dorong Transformasi Digital

Pejabat di tingkat pusat diharapkan memperkuat kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan jemaah. Sementara itu, pejabat di daerah, asrama haji, dan unit vertikal menjadi ujung tombak dalam memastikan kualitas layanan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kementerian juga terus mendorong transformasi digital guna mempermudah akses layanan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan kendala administratif yang berpotensi membebani jemaah.