JAKARTA, (ERAKINI) —Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus di Indonesia. Gerakan Pramuka ditetapkan secara resmi oleh Presiden Soekarno melalui Keppres Nomor 448 Tahun 1961
Gerakan Pramuka mulai diperkenalkan secara resmi pada 14 Agustus 1961. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Nama Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti orang muda yang suka berkarya. secara nasional dikelola oleh Kwartir Nasional (Kwarnas). Saat ini, memiliki satu Kwartir Nasional, 35 Kwartir Daerah, 514 Kwartir Cabang, 5.277 Kwartir Ranting, dan 239.877 Gugus Depan.
Sejarah kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak masa Hindia Belanda. Pada 1912, latihan kepanduan mulai dilakukan oleh sekelompok pandu di Batavia, yang saat itu merupakan nama Jakarta. Kelompok tersebut kemudian menjadi cabang Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO).
Dua tahun kemudian, cabang tersebut berdiri sendiri dengan nama Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Sebagian besar anggota NIPV saat itu merupakan keturunan Belanda. Namun, pada 1916 berdiri organisasi kepanduan yang beranggotakan kaum bumiputera. Organisasi tersebut dibentuk Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo, dengan nama Javaansche Padvinders Organisatie.
Setelah itu, berbagai organisasi kepanduan bermunculan dengan latar belakang agama, kesukuan, dan kelompok masyarakat. Di antaranya Padvinder Muhammadiyah atau Hizbul Wathan, Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie, Pandu Indonesia, Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia.
Perkembangan kepanduan di Hindia Belanda turut mendapat perhatian dunia. Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell, bersama istrinya, Lady Baden-Powell, dan anak-anak mereka mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934.
Pandu dari Hindia Belanda juga mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia. Pada Jambore Sedunia 1933 di Hungaria, keterlibatan masih sebatas kunjungan delegasi kecil. Namun, pada Jambore Sedunia 1937 di Belanda, Kontingen Pandu Hindia Belanda turut berpartisipasi.
Kontingen tersebut terdiri atas pandu keturunan Belanda, bumiputera dari Batavia dan Bandung, Pandu Mangkunegaran, pandu dari Ambon, serta sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab.
Di dalam negeri, kegiatan perkemahan dan jambore juga terus berkembang. Salah satunya All Indonesian Jamboree atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem yang berlangsung pada 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.
Setelah Indonesia merdeka, upaya menyatukan berbagai organisasi kepanduan terus dilakukan. Pada 27-29 Desember 1945, digelar Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai organisasi kepanduan nasional.
Namun, ketika Belanda kembali melancarkan agresi militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Kondisi itu kemudian mendorong lahirnya berbagai organisasi kepanduan lain, seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM).
Dalam perkembangannya, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi sekitar 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). Banyaknya organisasi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah anggota yang memadai. Selain itu, kuatnya kepentingan golongan membuat Perkindo semakin lemah.
Kondisi tersebut mendorong Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu merupakan Pandu Agung, menggagas penyatuan berbagai organisasi kepanduan ke dalam satu wadah.
Gagasan tersebut pertama kali disampaikan Soekarno ketika mengunjungi Perkemahan Besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang, pada awal Oktober 1959.
Presiden kemudian mengumpulkan tokoh dan pemimpin organisasi kepanduan Indonesia. Berbagai organisasi kepanduan akhirnya dilebur menjadi satu organisasi bernama Gerakan Pramuka. Panitia pembentukan tersebut terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prijono, Azis Saleh, Achmadi, dan Muljadi Djojo Martono.
Pembentukan Gerakan Pramuka berlangsung melalui sejumlah tahapan penting. Pada 9 Maret 1961, nama Pramuka diresmikan dan tanggal tersebut kemudian dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka.
Selanjutnya, pada 20 Mei 1961, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Momentum tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja.
Pada 20 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia menyatakan diri untuk meleburkan organisasi mereka ke dalam Gerakan Pramuka. Pernyataan yang berlangsung di Istana Olahraga Senayan tersebut kemudian dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.
Puncaknya terjadi pada 14 Agustus 1961. Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat dalam sebuah upacara di halaman Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno menyerahkan Panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang kemudian menjadi Ketua pertama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Panji tersebut selanjutnya dibawa oleh barisan defile yang terdiri atas para Pramuka di Jakarta dan diarak berkeliling kota.
Peristiwa pada 14 Agustus 1961 itulah yang kemudian menjadi dasar peringatan Hari Pramuka setiap 14 Agustus di Indonesia. Peringatan tersebut sekaligus menjadi pengingat atas perjalanan panjang gerakan kepanduan hingga terbentuknya Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan kepanduan nasional.
