KPU telah menetapkan panelis dan moderator untuk penyelenggaraan Debat Keempat Pilpres 2024. Untuk panelis, KPU menetapkan 11 nama dari berbagai latar belakang keilmuan. Foto: Ilustrasi/KPU
JAKARTA, (ERAKINI)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan lokasi, tema hingga panelis, dan moderator untuk penyelenggaraan Debat Keempat Pilpres 2024. Untuk panelis, KPU menetapkan 11 nama dari berbagai latar belakang bidang keilmuan.
Anggota KPU August Mellaz mengatakan, lokasi debat keempat akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Minggu 21 Januari 2024 pukul 19.00 WIB. Untuk tema meliputi Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup (tema pertama). Sumberdaya Alam dan Energi (tema kedua), Pangan (tema ketiga), Agraria (tema keempat), Masyarakat Adat (tema kelima), dan desa (tema keenam).
Untuk panelis, kata, Mellaz, telah ada 11 nama yang menyatakan kesediaannya. “Jadi kami sudah mendapatkan nama dan kesediaan 11 orang panelis yang mewakili profil, kompetensi, pengalaman berdasarkan kebutuhan tema-tema debat. Untuk moderator juga sudah kami tetapkan, untuk debat keempat dua-duanya perempuan, pertama Retno Pinasti dari SCTV dan Sylvia Iskandar dari Metrotv,” ujar Mellaz usai rapat koordinasi bersama tim pasangan calon serta media penyelenggara debat keempat, di Ruang Sidang Utama KPU, Rabu (17/1/2024).
Prof Abrar Saleng merupakan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam dari Universitas Hasanuddin (Unhas). Prof Abrar saat ini tercatat sebagai dosen aktif mengajar di Fakultas Hukum Unhas sejak 1989 hingga sekarang. Abrar Saleng lahir di Rappang, Sidrap pada 19 April 1963.
Ia menamatkan S1 Hukum di UNHAS tahun 1988 dan dan Teknik Pertambangan UVRI 1988. Lalu S2 Magister Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 1994, dan S3 Doktor Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1999.
2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si
Arie Sujito merupakan Sosiolog Pedesaan dan juga Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM yang mengajar mahasiswa Sarjana (S1) dan Magister (S2).
Selain aktif menjadi akademisi, pria kelahiran 6 Mei 1968 juga giat sebagai pengamat politik dengan ketertarikan penelitian pada Demiliterisasi dan Desentralisasi, Dinamika Politik Lokal Indonesia, Pengembangan Desa dan Penguatan Ekonomi Lokal, serta Pengembangan Good Governance dalam Konteks Otonomi Desa.
Ia menyelesaikan S1 sarjana sosiologi pada tahun 1997, master sosiologi tahun 2004, program doktoral sosiologi pada tahun 2014 di kampus yang sama, UGM.
3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi
Prof Arif Satria merupakan Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pria kelahiran 17 September 1971 ini juga menjabat Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB University) untuk periode kedua.
Arif lulusan S1 IPB jurusan Ilmu Ekonomi Pertanian pada tahun 1995. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Magister Sosiologi Pedesaan di IPB dan lulus tahun 1999. Gelar doktor ia peroleh pada tahun 2006 dari Department of Marine Social Science Universitas Kagoshima. Pada tahun 2019, ia diangkat menjadi guru besar tetap dalam bidang ekologi-politik di IPB.
4. Dewi Kartika
Dewi Kartika merupakan Ahli Agraria yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria. Ia seorang aktivis agraria yang aktif terlibat dalam berbagai kampanye pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.
Ia bergabung dengan KPA pada tahun 2007. KPA adalah sebuah organisasi kerakyatan di Indonesia yang secara konsisten memperjuangkan reforma agraria. KPA didirikan pada 24 September 1994 di Bandung beranggotakan 173 organisasi, terdiri dari 96 organisasi rakyat dan 77 organisasi non-pemerintah.
Dewi mendapatkan beasiswa studi transisi agraria di Institute of Social Study (ISS), Den Haag, Belanda, pada tahun 2011. Saat ini dia tercatat bagian dari Dewan Global International Land Coalition (ILC) dari Asia.
5. Fabby Tumiwa
Fabby Tumiwa merupakan Ahli Transisi Energi yang juga Direktur Eksekutif Institute Essential Services Reform. Ia juga tercatat saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).
Fabby merupakan alumnus Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ia melanjutkan studi di bidang tata kelola industri ekstraktif di Central European University. Ia juga pernah berkuliah di Universitas Tufts, AS dengan bidang studi kebijakan energi dan iklim. Selama kurang lebih 20 tahun, karirnya difokuskan pada bidang energi, dan banyak berkecimpung dalam advokasi kebijakan energi.
6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS
Prof Haryadi merupakan Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang juga Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB.
Hariadi menempuh pendidikan sarjananya di bidang teknologi hasil hutan IPB dan lulus pada 1981. Delapan tahun kemudian, ia meraih gelar Magister Ilmu Pengetahuan Kehutanan dari almamater yang sama. Kemudian, gelar doktor juga diraihnya dari IPB pada tahun 1998.
Selain mengajar, Hariadi juga tercatat menjabat sebagai Ketua Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan anggota Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc
Prof Ridwan merupakan Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang juga Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
Ia meraih gelar sarjana kehutanan dari Unhas pada 1991. Lalu mendapatkan gelar magister dari University of the Philippines Los Banos, Filipina tahun 2001. Pada tahun 2012, Ridwan melengkapi gelar akademiknya dengan meraih PhD dari Universitas Kyoto, Jepang.
Pria kelahiran 11 Mei 1968 ini juga aktif di berbagai organisasi profesi ilmiah. Di antaranya Anggota Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (1998-2003), Pengurus Pusat Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (2003–2006), dan Wakil Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (2016-2018).
8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A
Rukka Sombolinggi merupakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat.
Perempuan asal Toraja, Sulawesi Selatan, kelahiran 15 Oktober 1973 ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Pertanian Unhas dan gelar Master di bidang Ilmu Politik di Universitas Chulalongkorn, Thailand.
Ia banyak terkait dengan gerakan dan hak-hak masyarakat adat. Ia sempat bergabung dengan Program Masyarakat Adat Regional UNDP di UNDP Asia Pasific Regional Centre di Bangkok, Thailand pada 2007.
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D
Prof Sudharto Prawoto Hadi merupakan pakar Manajemen Lingkungan yang juga Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip). Ia pernah menjabat Rektor Universitas Diponegoro periode 2010-2015
Ia meraih gelar sarjananya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di almamater yang sama pada 1979. Sudharto kemudian meraih gelar master lingkungan dari York University pada 1989, lantas melanjutkan studinya doktoral di School of Community and Regional Planning University of British Columbia (UBC).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A
Prof Sulistiyowati merupakan Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perempuan kelahiran 1 Desember 1960 dikenal seorang antropolog feminis yang telah banyak melakukan penelitian dan penerbitan buku yang terkait dengan isu hukum dan masyarakat, serta keadilan bagi perempuan di Indonesia.
Dia mendapatkan gelar sarjana administrasi negara dari UGM pada tahun 1985, magister antropologi hukum dari Universitas Leiden dan Universitas Indonesia pada 1990, serta doktor antropologi hukum dari UI pada 2000.
Sulistyowati manjadi staf pengajar di Bidang Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1986.
11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D
Tubagus Furqon merupakan Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung (ITB). Ia meraih gelar sarjana dari almamater yang sama pada 1991, lalu melanjutkan studi magister di Institute of Social Studies, Belanda dan tamat tahun 1996.
Tubagus melengkapi gelar akademiknya dengan meraih gelar doktor dari University of Illinois, Amerika Serikat (AS), pada tahun 2006.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB selama satu tahun pada 2017. Ia pernah menjadi anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung dari 2015 hingga 2019.
Pada periode 2018-2020, Tubagus dipercaya sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.